jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon menilai sosok Letjen TNI (Purn) Sutiyoso yang diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Kepala Badan Inteijen Negara (KaBIN) ke DPR sudah memenuhi kriteria.
Namun demikian, anak buah Megawati Soekarnoputri ini mengaku tetap akan mendalami apa pertimbangan Presiden Jokowi mengusulkan mantan Pangdam Jaya itu sebagai calon tunggal pengganti Marciano Norman.
BACA JUGA: Doa dan 1.000 Lilin untuk ANG, Polwan-Polwan Cantik Pun Ikut Berduka
"Kalau dari semua persyataran yang diharapkan untuk menjadi Kepala BIN pasti memenuhi, tapi pertimbangannya, itu yang belum yang tahu," kata Effendi saat dihubungi, Kamis (11/6).
Menurut Effendi, internal partainya tidak dalam kapasitas mengusulkan calon Kepala BIN ke presiden. Namun pembahasan soal sosok calon tetap dilakukan untuk memberikan merespons atas pertimbangan fraksi di DPR.
BACA JUGA: Eks Stafsus SBY Terima Jatah Bulanan dari Kementerian ESDM
Sebelumnya nama-nama calon KaBIN sempat beredar, seperti Sjafrie Sjamsoeddin, TB Hasanuddin, As'ad Ali hingga mantan KaBAIS TNI, Ian Santoso Perdanakusuma. Tetapi yang kemudian diusulkan Jokowi adalah nama Bang Yos, yang belakangan dikaitkan dengan Kerusuhan 27 Juli 1996 ke kantor DPP PDI Perjuangan. Ketika itu Bang Yos menjabat Pangdam Jaya.
Menurut Effendi, masalah itu ada kamar tersendiri untuk menelaah apakah keterlibatan Sutiyoso aktif atau pasif. Apakah ada unsur pidana atau tidak. Hal ini menurut politikus asal Sumatera Utara ini juga akan diclear-kan di DPR.
BACA JUGA: Jokowi Tidur 5 Jam, Kepala BIN Harus Tidur 3 Jam, Bang Yos Kuat?
"Ya harus clear nanti semua yang menjadi ranah pertimbangan DPR. Kami akan pertimbangkan dari rekam jejak, apa dasar presiden usulkan Sutiyoso, apa goalnya, apa targetnya. Baru bisa secara paripurna memberikan respon, rekomendasi untuk dipertimbangkan," tuturnya.
Saat ditanya pendapatnya selaku kader PDIP mengenai keterkaitan Sutiyoso dengan peristiwa Kudatuli, Effendi menyebutkan bahwa Kudatuli merupakan fakta sejarah sekaligus bencana politik yang harus dituntaskan.
"Ya peristiwa Kudatuli fakta sejarah, bencana politik yang sangat dramatis yang tidak mudah dilupakan bukan hanya oleh kader PDIP, tapi bangsa juga. Kami juga sangat berharap agar proses masalah itu bisa dituntaskan. Bahkan bisa jadi fakta sejarah apa yang jadi latar belakang penyerbuan peristiwa 27 Juli 1996 itu," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fuad Amin Sembunyikan Rp 2,4 Miliar di Rekening Mantan Kuli
Redaktur : Tim Redaksi