jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Eko Hendro Purnomo mengaku ikut menandatangani persetujuan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana olahraga. Namun, katanya, anggaran itu tidak terkait proyek Hambalang.
Para anggota Komisi X yang ikut menandatanganinya, lanjut Eko, juga berpikir anggaran itu digunakan untuk meningkatkan mutu olahraga. Mereka berpikir dana itu bisa diberikan kepada pengurus besar olahraga.
BACA JUGA: Konvensi Dinilai Bentuk Kampanye Dini
"Tidak berkaitan dengan Hambalang, tapi peningkatan sarana dan prasarana olahraga," kata Eko di DPR, Jakarta, Jumat (23/8). Namun, sambung dia, lama-kelamaan hal itu mengarah ke proyek Hambalang.
Eko menyatakan menolak anggaran itu digunakan untuk proyek Hambalang. Bahkan ia mengusulkan dibentuk Panitia Kerja Hambalang untuk mengusutnya. "Saya dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi dan saya katakan saya menolak Hambalang," kata Politisi Partai Amanat Nasional ini.
BACA JUGA: Hitungan Kerugian Proyek Hambalang Masih Ngambang
Menurut dia, proses tanda tangan ini sudah melewati rapat resmi. Sebab tidak mungkin begitu saja anggota Komisi X ikut membubuhkan tanda tangan. Akan tetapi lanjut Eko, optimalisasi di APBNP merupakan wewenang penuh antara Banggar Pusat dengan Kementerian Keuangan.
"Jadi mereka punya kewenangan penuh memberikan anggaran kepada yang membutuhkan atau yang menurut Kementerian Keuangan membutuhkan anggaran untuk meningkatkan kementerian itu," kata Eko.
BACA JUGA: Jokowi Beri Suntikan Modal ke Para Pedagang Blok G
Ada tidaknya tanda tangan anggota Komisi X DPR menurut dia, tidak berpengaruh sama sekali. "Tanda tangan tidak tanda tangan, itu barang lewat saja," kata Eko.
Karena itu, ia mengapresiasi laporan Audit Hambalang yang dikeluarkan BPK. "Kalau tiba-tiba anggaran itu untuk Hambalang, maka itulah yang harus ditelusuri," katanya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Audit BPK: 15 Anggota DPR Loloskan Anggaran Hambalang
Redaktur : Tim Redaksi