jpnn.com - Minggu (17/2) ini merupakan hari terakhir pendaftaran PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Ada banyak honorer K2 yang tidak bisa daftar karena kendala fiskal daerah
Mesya Mohamad - Jakarta
BACA JUGA: Ribuan Penyuluh THL TBPP Kementan Tidak Bisa Daftar PPPK
"KAMI tidak mau masuk kotak obat." Kalimat itu belakangan populer di kalangan honorer K2. “Kotak obat” menjadi istilah yang dipakai honorer K2 untuk menyindir PPPK, yang juga merupakan singkatan dari Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.
Setiap hari honorer K2 menyatakan unek-uneknya. Semisal grup sepi, beberapa di antaranya saling lempar canda. "Grup kok sepi, apa sudah masuk kotak obat semua ya."
BACA JUGA: Pentolan Honorer K2: Ayo Gugat UU ASN dan Turunannya
Bagi Bhimma, koordinator honorer K2 tenaga teknis, PPPK tidak hanya kotak obat. PPPK dinilai sebagai proses pembunuhan perlahan-lahan terhadap honorer K2.
BACA JUGA: Ini Pesan Prabowo untuk Honorer K2
BACA JUGA: 45.779 Honorer K2 Resmi Melamar PPPK
"Pemerintah memang sengaja mematikan kami perlahan-lahan. Setelah dipecah-belah kemudian dimatikan pelan-pelan," kata Bhimma kepada JPNN, Minggu (17/2).
Honorer K2 unjuk rasa. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com
Dia dan 269.400 tenaga teknis lainnya harus jadi golongan teraniaya. Mengapa? Karena pada 2018, mereka tidak diakomodir dalam rekrutmen CPNS dari jalur khusus honorer K2.
Dan, kini dalam rekrutmen PPPK mereka ditinggalkan lagi. Pemerintah beralasan hanya tenaga pendidik, kesehatan, dan penyuluh yang dibutuhkan. Sementara tenaga teknis lainnya sudah bejibun jumlahnya.
Benarkah? Menurut Bhimma, hampir seluruh sekolah negeri di Jawa Barat, tenaga operatornya adalah honorer. Operator sekolah perannya sangat krusial. Merekalah yang melaporkan seluruh data pokok pendidikan (dapodik) ke Kemendikbud.
"Jadi bukan hanya guru yang kurang di sekolah. Operator sekolah juga kurang karena kami-kami ini yang mengisinya," ujar Bhimma, operator salah satu SD negeri di Jabar.
BACA JUGA: Pentolan Honorer K2: Ayo Gugat UU ASN dan Turunannya
Syarif Feriansyah, koordinator honorer K2 Kalimantan Barat juga punya keluhan sama. PPPK tidak menyelesaikan masalah karena ada sebagian besar honorer K2 yang ditinggalkan.
Dari 438.590 honorer K2, 269.400 adalah tenaga teknis. Tenaga teknis ini bermacam-macam, ada operator, petugas damkar, Satpol PP, administrasi, penjaga sekolah, dan lain-lain.
Ferry kecewa, pemerintah tidak melihat peran mereka di instansi pemerintah yang sangat penting. Sebagai petugas keamanan, Ferry dan kawan-kawan Satpol-PP harus berhadapan dengan demonstran, menertibkan PKL, dan lainnya.
"Profesi kami tidak dianggap pemerintah. Padahal kami bekerja sudah belasan tahun. Sekarang disuruh masuk kotak obat, itupun tenaga teknis tidak diangkut," ucapnya.
Keluhan juga disampaikan Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Said Amir. Said mengungkapkan betapa banyak anggotanya yang tidak bisa ikut CPNS maupun PPPK hanya karena jadi tenaga teknis. Sangat berbeda dengan perguruan tinggi negeri (PTN) baru yang mengakomodir di luar dosen.
BACA JUGA: 45.779 Honorer K2 Resmi Melamar PPPK
"Sakit hati kami melihat dosen dan tenaga kependidikan di PTN baru dijadikan PPPK. Padahal mereka mengabdi belum selama kami. Katanya ini khusus untuk honorer K2," ungkanya.
Di mata honorer K2, lanjutnya, pemerintah sengatlah tidak adil. Honorer k2 yang sudah puluhan tahun menjadi abdi negara dan masyarakat diabaikan oleh negara.
Sementara Koordinator Daerah Forum Hononer K2 Indonesia (FHK2I) Pamekasan Madura Maskur terang-terangan menolak mendaftar PPPK. Alasannya, bila masuk PPPK otomatis akan sulit menjadi PNS.
Dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dikenal hanya PNS dan PPPK. Maskur beranggapan, bila sudah masuk PPPK, peluang menjadi PNS tertutup sudah. Selain itu perjuangan honorer K2 bertahun-tahun bukan menjadi PPPK.
"Kami ini masih sehat dan kuat kok disuruh masuk kotak obat. Kami maunya PNS makanya kami akan berjuang terus," ujarnya.
Maskur menambahkan, salah satu perjuangan yang dilakukan honorer K2 adalah mendukung kemenangan Prabowo - Sandi dalam Pilpres 2019. Dia yakin presiden baru akan memberikan solusi terbaik bagi honorer K2.
Sebaliknya bila tetap memilih Joko Widodo, honorer K2 tetap masuk kotak obat dan tidak akan pernah dijadikan PNS.
"Ingat kawan-kawan, Jokowi sudah menegaskan, rekrutmen honorer K2 terakhir tahun ini dan ini juga dipertegas oleh Kepala BKN Bima Hari Wibisana. Formasi khusus untuk honorer K2 terakhir 2019, setelah itu semua pakai jalur umum. Ayo sadarlah!," tutupnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Pesan Prabowo untuk Honorer K2
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad