Eko Prasojo: Kita Optimalkan PNS yang Ada

JAKARTA--Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB) Bidang Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo mengatakan, reformasi birokrasi harus jalan cepatMenurut staf pengajar di Universitas Indonesia itu reformasi tidak boleh hanya berhenti pada konsep yang dituangkan dalam paper work atau dokumen

BACA JUGA: Kasasi Lily Wahid Ditolak MA

Reformasi birokrasi, harus benar-benar punya pengaruh yang nyataKarena itu perlu ada audit organisasi dan kinerja yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP)

BACA JUGA: KPK Ajukan Kasasi ke PN Bandung

"Salah satu  yang menghambat reformasi birokrasi adalah belum ada analisis jabatan dan analisis beban kerja secara benar pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerahPadahal hal itu diperlukan untuk melihat peta kompetensi," kata Eko dalam keterangan persnya, Rabu (2/11).

Kondisi itu menjadi kendala yang mempersulit dalam melanjutkan program kerja

BACA JUGA: BPKP Diminta Turun Tangan

Untuk mengatasi masalah ini, lanjutnya, Kemenpan-RB akan melatih analis jabatan serta assessorDirencanakan dari 3.600 instansi pusat dan daerah, akan diambil masing-masing lima PNS yang akan dilatih sebagai verifikator mulai tahun depan.

"Kita tidak akan menambah pegawai baru, tapi mengoptimalkan PNS yang adaDengan adanya verifikator diharapkan, Anjab bisa lebih cepat didapat hasilnya," tuturnya.

Sementara itu Kepala BPKP Mardiasmo mengatakan, pihaknya siap menerima tugas yang akan diberikan dalam mempercepat reformasi birokrasiTerutama dalam mengaudit kinerja dan organisasi baik instansi di pusat maupun daerah.

"BPKP memiliki banyak auditor handal  untuk mengawal reformasi birokrasi," tandasnya(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Wayan Diperiksa Terkait Kasus Kemendiknas