jpnn.com - JAKARTA - Ekonom Dradjat Wibowo minta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) untuk melepaskan dirinya dari konsensus Washington yang lebih dikenal dengan market fundamentalisme.
Drajat menyatakan akan menentang kalau Sri Mulyani masih tetap menjadikan konsensus Washington sebagai dasar kebijakan pengelolaan keuangan negara sebagaimana yang pernah dilakukan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
BACA JUGA: Indosat Ooredoo Gelar Kids & Teens Digital Fair 2016
"Siapa saja yang menjadikan konsensus Washington sebagai dasar pengelolaan keuangan negara, saya tentang sebagaimana yang pernah saya lakukan ketika Boediono dan Sri Mulyani jadi menteri keuangan," kata Dradjat, Minggu (31/7).
Menurut mantan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu, sosok Darmin Nasution dan Bambang Brodjonegoro saat jadi menteri keuangan kebijakannya relatih lebih ke tengah.
BACA JUGA: Wow...Inilah Keuntungan Pengembang Pokemon Go Per Hari
"Beda dengan Boediona dan Sri Mulyani saat jadi menteri keuangan yang kebijakan ekonomi terlalu ke kanan sehingga aset negara terlalu banyak dikuasai asing, ekonomi dikuasai elitis, dan sektor real berputar ke belakang," ujarnya.
Korban lainnya, menurut Dradjat adalah orang-orang yang tak bisa bersaing di pasar global. "UMKM, pengusaha dalam negeri dan petani semua korban konsensus Washington," jelasnya.
BACA JUGA: Mensos Launching e-Warung Kube-PKH Di Mojokerto
Efek lainnya, lanjut dia, negara yang relatif miskin ini akan tergantung dengan sumber-sumber pinjaman luar negeri. "Ini sudah saya bicarakan 15 tahun lalu," tegasnya.
Oleh karena itu, Dradjat meragukan berbagai pernyataan tentang kepulangan Sri Mulyani ke Jakarta atas permintaan Presiden Joko Widodo.
"Apa benar Pak Jokowi meminta Sri Mulyani jadi menteri? Tapi faktanya terjadi. Apa tidak ada kaitannya dengan konsensus Washington?," tanya dia.
Kalau sedikit mau berpikir keluar dari konsensus Washington, ujar Drajat, seharusnya sebagian dari dana desa digunakan untuk program penggemukan sapi. Misalnya lima ekor sapi saja per desa dan berapa banyak tenaga kerja yang diserap?
"Maaf, pikiran-pikiran seperti ini tak ada dalam diri Boediono dan Sri Mulyani. Makanya saya berharap dengan pengawasan PDIP dan Jokowi, menkeu bisa dibawa ke tengah. Kalau dia mau ke tengah, saya akan dukung. Kalau dia terlalu ke kanan, saya lawan agar nawacita tidak terkubur," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenpupera Segera Bangun Rusunawa untuk Pekerja Bontang
Redaktur : Tim Redaksi