jpnn.com, JAKARTA - Langkah berani pemerintah dengan merencanakan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), Aparatur Sipil Negara (ASN), serta personel TNI-Polri dan pensiunan pada 2024 disorot oleh berbagai pihak.
Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengingatkan dampak dari kenaikan gaji delapan persen dan 12 persen pada pensiunan yang cukup besar kepada dan fiskal negara.
BACA JUGA: Nota Keuangan Sidang Tahunan 2023-2024, Ini Perincian Kenaikan Gaji PNS
"Sebelum diputuskan sebaiknya para pengambil kebijakan mempertimbangkan lima poin berikut yaitu kondisi fiskal terbatas 2024, beban fiskal yang berat, pembangunan daerah yang terbebani belanja ASN, stabilitas politik, dan objektiftivitas dalam kenaikan gaji ASN," beber Nur Hidayat dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Jumat (18/8).
Nur Hidayat membeberkan bahwa kondisi fiskal cukup terbatas pada 2024, yakni RAPBN 2024 telah menjadikan transformasi ekonomi, pengendalian defisit, dan program-program prioritas sebagai tujuan utama.
BACA JUGA: Usut Dugaan Korupsi Gaji PNS, Kejari Geledah Kantor Dinas Pendidikan Kota Ternate
Namun, kenaikan gaji yang delapan dan pensiunan 12 persen tentu berpotensi mengganggu alokasi dana untuk program-program penting tersebut.
Dia mempertanyakan apakah kebijakan kenaikan gaji ASN dapat memberikan manfaat yang seimbang dengan dampak fiskalnya?
BACA JUGA: Pendaftaran CPNS Selalu Banjir Peminat, Berapa Sih Gaji PNS?
Di sisi lain, pemerintah belum memaparkan risiko fiskal dari kenaikan gaji ASN tersebut terutama bagaimana pengaruhnya terhadap alokasi dana yang seharusnya diperuntukkan bagi program-program lain seperti bansos, pembayaran utang LN, anggaran kesehatan.
"Jangan sampai Gaji PNS dinaikan tetapi anggaran pertanian, anggaran kesehatan dikurangi," ungkap Nur Hidayat.
Menurutnya, beban fiskal makin berat jika terjadi kenaikan gaji yang signifikan dan berpotensi memberikan tekanan pada APBN.
Sebab, dalam kondisi ekonomi global yang tidak pasti dan kebutuhan akan buffer fiskal, langkah menaikan gaji ASN seperti ini perlu dievaluasi dengan matang.
"Apalagi mengingat utang semakin besar membebani APBN. Apakah publik siap untuk memberikan beban yang lebih berat pada anggaran negara?" ucap Nur Hidayat.
Kemudian, lanjut Nur Hidayat, meskipun tujuan kenaikan gaji adalah mengatasi inflasi, perlu diawasi agar tindakan ini tidak memicu inflasi lebih lanjut.
Peningkatan gaji ASN yang melebihi tingkat inflasi 3,09 persen (yoy per Juli 2023) bisa mengganggu stabilitas ekonomi.
Kenaikan yang terlalu besar selain menciptakan gelombang inflasi yang merusak ekonomi nasional juga menciptakan kecemburuan sosial.
Karena, jumlah ASN ada 4.25 juta orang sangat kecil bandingkan jumlah penduduk 220 juta yang mengalami kesulitan ekonomi akibat kenaikan inflasi.
"Tentu kenaikan gaji ASN yang terlalu besar menjadi tidak bijak di saat publik kesulitan," katanya.
Selain itu, Nur Hidayat membeberkan pemerintah wajib menimbang situasi anggaran di daerah, seperti kabupaten dan kota, mungkin belum optimal. Beberapa daerah mengalokasikan lebih dari 70 persen anggaran untuk belanja pegawai daripada pembangunan.
"Kenaikan gaji PNS tanpa mempertimbangkan kondisi ini dapat menghambat pembangunan daerah," ujar Nur Hidayat.
Tak hanya itu, saat ini, kita mendekati pemilihan 2024 yang memiliki risiko. Kenaikan gaji harus memiliki tujuan yang jelas, termasuk peningkatan kinerja dan efisiensi. Jika kenaikan gaji tidak diimbangi dengan kemajuan yang nyata dalam pembangunan, risiko anggaran belanja pegawai yang melampaui pembangunan makin besar.
"Presiden perlu menjelaskan peningkatan kinerja ASN seperti apa yang dijanjikan," tegas Nur Hidayat.
Oleh karena itu, alternatif keberlanjutan fiskal perlu dilakukan di antaranya adalahmengevaluasi dampak jangka panjang kenaikan gaji terhadap APBN, menyelaraskan kepentingan ekonomi dengan kesejahteraan PNS bisa diwujudkan melalui skema insentif kinerja.
"Juga berkolaborasi dengan Bank Indonesia dalam mengawasi inflasi adalah kunci agar langkah ini tidak merugikan," pungkas Nur Hidayat.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul