jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Universitas Indonesia Dr. Harryadin Mahardika menilai pemerintah mesti bergerak cepat dalam kebijakan yang memperkuat kedaulatan pangan.
Menurut Harryadin, diperkirakan dalam kisaran 10 hingga 20 tahun ke depan Indonesia dapat mengalami ketergantungan pangan yang parah jika pemerintah tak mengoptimalisasi Dana Desa untuk penguatan kedaulatan pangan Indonesia.
BACA JUGA: GP Ansor: Umat Islam Boleh Pilih Pemimpin Nonmuslim
"Tantangan kedaulatan pangan kita adalah merespons perubahan selera masyarakat. Selera mereka semakin beragam, dan sebagian besar diluar komoditi pangan yang bisa kita produksi di dalam negeri, seperti gandum dan susu," papar Harryadin dalam Halaqoh Nasional Pertanian bertajuk "Daulat Petani Daulat NKRI" yang diadakan Pimpinan Pusat GP Ansor, di Asrama Haji, Jakarta, Selasa (14/3) malam.
Ia mengatakan, tak lebih dari 10 hingga 20 tahun lagi Indonesia bisa mengalami ketergantungan yang luar biasa terhadap impor.
BACA JUGA: Simak! Begini Sikap GP Ansor Soal Pemimpin Nonmuslim
"Karena itu, Indonesia perlu segera menyusun strategi baru untuk menjaga kedaulatan pangan di masa depan. Pemerintah dan sektor swasta perlu segera berfokus pada diversifikasi produksi pangan dan ekstensifikasi lahan," jelas Harryadin yang juga Direktur Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis UI.
Sebab itu, ia mengimbau agar sebagian dari dana desa bisa lebih diarahkan untuk menjaga kedaulatan pangan. Terakhir, ia mengingatkan agar Pemerintah dapat melibatkan elemen kemasyarakatan yang riil berada di dalam sektor pertanian seperti GP Ansor dalam proses implementasi maupun pengawasannya.
BACA JUGA: Kiai Said Dihina di Facebook, Ansor Bekasi Lapor Polisi
Dalam kesempatan sama, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor H. Yaqut Cholil Qoumas memastikan diri berada di garda terdepan untuk membangkitkan geliat pertanian nasional. Menurutnya, karena dengan kebangkitan pertanian maka kedaulatan negara dapat diwujudkan.
Pria yang biasa dipanggil Gus Tutut ini menyampaikan secara de jure NKRI adalah negara yang berdaulat. Akan tetapi, kata dia, muncul keragu-raguan terhadap eksistensi NKRI jika kedaulatan ditilik dari tingkat kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
“Untuk dapat mewujudkan kebangkitan nasional secara utuh, maka syaratnya kita harus membangkitkan terlebih dahulu kebangkitan pertanian di Indonesia,” tegas Yaqut, yang juga anggota DPR RI ini.
Lebih lanjut Gus Tutut mengungkapkan, pendiri Nahdahtul Ulama Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari telah mewasiatkan bagi generasinya melalui tulisan tentang pertanian.
“Judulnya Keoetamaan Bertjotjok Tanam dan Bertani dengan judul kecil Andjoeran Memperbanyak Hasil Boemi dan Menjoeboerkan Tanah, Andjuran Mengoesahakan Tanah dan Menegakkan Ke’adilan. Tulisan satu halaman itu dimuat majalah Soera Moeslimin Indonesia No. 2 Tahun ke-2, 19 Muharom 1363/1944,” paparnya.
Oleh karena itu, lanjut Gus Tutut, sesuai amanat para pendiri NKRI, pendiri Nahdlatul ‘Ulama (NU) dan guru para Ulama tersebut, GP Ansor hadir dan menegaskan kembali siap mengawal NKRI dengan harga mati dan kedaulatan pangan dengan petani yang berdaulat,” tandasnya.
Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Taufik Madjid menyambut positif Halaqoh Pertanian yang diadakan GP Ansor.
Dorongan Ansor untuk mengangkat derajat pertanian menjadi salah satu usaha untuk mempercepat atau mengatasi kemiskinan dan kesenjangan pembangunan, sesuai dengan arah kebijakan pemerintah.
"Halaqoh yang dibuat Ansor ini luar biasa. Kita memang butuh meningkatkan kapasitas petani agar lebih mampu bersaing. Makanya kita butuh masukan pemuda seperti Ansor ini yang sangat peduli terhadap pertanian dan petani. Apalagi mayoritas masyarakat kita, yang juga mayoritas kalangan NU adalah petani," ujarnya.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... GP Ansor Dukung Pemerintah Jalankan Konstitusi
Redaktur & Reporter : Budi