jpnn.com, JAKARTA - Pakar ekonomi pembangunan Universitas Indonesia (UI) Teguh Dartanto menilai langkah pemerintah menggalakkan investasi di luar Pulau Jawa sebagai kebijakan yang tepat.
Pemerataan investasi merupakan keharusan untuk menghapus kesenjangan karena 52 persen perekonomian Indonesia masih terpusat di Jawa.
BACA JUGA: Debat Cawapres Mulai Panas, Gibran vs Mahfud soal Investasi IKN
Menurut dia, Kementerian Investasi/BKPM sudah on the track, bahwa investasi harus berimbang di Jawa dan luar Jawa.
“Sayangnya, banyak orang mereduksi investasi hanya jalan tol saja, padahal itu hanya sebagian kecil. Kan, ada bendungan, pelabuhan, kereta api. Pembangunan itulah yang akan menarik investor untuk datang ke luar Jawa, khususnya daerah Indonesia Timur,” ucap Teguh dalam keterangannya, Sabtu (23/12).
BACA JUGA: Kawasan Ekonomi Khusus Catatkan Investasi Rp 167,2 Triliun & Serap 113.083 Tenaga Kerja
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI itu pun menjelaskan, pemerataan investasi bisa menjadi solusi atas keterbatasan daya tampung Pulau Jawa.
Sebab, efek domino dari kebijakan ini adalah membangun sentra ekonomi dan pusat keramaian di wilayah lain Indonesia.
BACA JUGA: Said Abdullah Meluruskan Soal Pendanaan Pembangunan IKN
“Jadi, siapapun presidennya, pemerataan investasi adalah keharusan. Pembangunan di luar Jawa harus didorong, tidak bisa Jawa sentris, apalagi Jawa hanya sebagian kecil dari wilayah Indonesia,” kata dia.
Kendati mengakui pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengebut ketertinggalan wilayah non-Jawa, Teguh juga berharap pemerintah tidak kehilangan fokus terhadap pembangunan di wilayah Indonesia timur lainnya.
“Kita harus menggeser industri-industri keluar Jawa, supaya ada pusat pertumbuhan baru, IKN mungkin salah satunya. Itu saja tidak cukup, ada juga Sulawesi dan wilayah timur lainnya yang harus dikembangkan,” tuturnya.
Peraih gelar doktor dari Nagoya University ini mengingatkan tiga hal supaya pembangunan yang sedang dikebut oleh pemerintah dapat memberikan manfaat optimal kepada masyarakat.
Pertama, pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan saintifik, bukan sentimen politik guna mengamankan kepentingan elektoral.
Kedua, pemerintah harus mempersiapkan skenario untuk mengambil porsi lebih jika investasinya bersifat high capital intensive. Sebab, investasi yang bernilai besar seperti tambang, umumnya menuntut konsesi selama puluhan tahun.
“Tambang konsesinya memang gak bisa pendek, tetapi jangan terlalu panjang juga. Mungkin 20 tahun bisa di-renew adalah periode yang pas. Setiap 5 atau 10 tahun harus ada milestone, misal harus membangun smelter, jangan mau dinego ekstraktif terus,”saran Teguh.
Terakhir, yang tidak kalah penting, investasi harus membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya.
Agar hal ini terwujud, Teguh mengusulkan supaya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berkolaborasi mempersiapkan sumber daya manusia.
Salah satu caranya dengan membangun sekolah kejuruan atau balai latihan kerja (BLK) yang selaras dengan kebutuhan di kawasan investasi setempat
Sebagai informasi, Kementerian Investasi/BKPM menyatakan realisasi investasi triwulan III (Juni-September) 2023 mencapai Rp 374,4 triliun atau meningkat 7 persen dibanding periode sebelumnya.
Secara kumulatif periode Januari-September 2023, realisasi investasinya mencapai Rp 1.053,1 triliun atau meningkat sebesar 18 persen dibanding periode yang sama pada 2022 (YoY). Nilai tersebut sudah mencapai 75,2 persen dari target investasi 2023 sebesar Rp 1.400 triliun.
Secara lebih spesifik, pada triwulan III 2023, kontribusi investasi di luar Jawa melampaui di Pulau jawa, yaitu sebesar Rp190,9 triliun.
Angka itu meningkat 14,7 persen dibanding triulan III 2022 yang sebesar Rp 166,3 triliun. Untuk periode Januari-September 2023, kontribusi investasi di luar Jawa melebihi di Pulau Jawa, yaitu sebesar Rp 545,8 triliun.
Angka itu meningkat 15,6 persen jika dibandingkan periode yang sama di tahun 2022 (YoY) atau sebesar Rp 472,1 triliun. (mcr4/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi