jpnn.com - JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen yang dicanangkan Presiden Joko Widodo di awal pemerintahan, mustahil terwujud.
Pasalnya, situasi ekonomi dunia saat ini sedang tidak menentu. Situasi ekonomi dalam negeri pun sama saja.
BACA JUGA: Hellooo... Rupiah Makin jeblok, Menkeu Kok Bilang Kondisi Stabil
"Hari ini harga minyak dunia turun ke angka 38 dolar Amerika Serikat per barrel. Namun harga eceran dalam negeri tetap, meski subsidi BBM sudah dicabut," kata Yusril, dalam rilis, Rabu (26/8).
Selain itu lanjutnya, kurs yang tidak stabil menyebabkan industri susah membuat kalkulasi sehingga bisnis berada dalam ketidakpastian, suku bunga tetap tinggi, demikian pula pengenaan pajak.
BACA JUGA: Menkeu: Pokoknya Tidak Krisis
"Dalam situasi seperti ini, usaha apapun akan mati dengan sendirinya," ujar Mensesneg era Presiden SBY ini.
Karena itu, Yusril berharap negara harus mengambil kebijakan yang tepat dan segera menggairahkan kegiatan ekonomi.
BACA JUGA: Dollar Melejit, Pelaku Usaha Traveling Menjerit
"Salah satu cara, harga BBM harus diturunkan agar industri mampu meningkatkan daya saing. Bunga bank juga harus diturunkan agar investasi bergerak dan pajak mau tidak mau, harus dikaji ulang," ujarnya.
Kalau tidak lanjutnya, usaha tidak akan bergerak karena beban pajak terlalu berat.
"Presiden harus beri arahan yang tegas dalam menegakkan hukum agar birokrat tidak berada dalam ketakutan menyerap APBN/APBD," sarannya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Makin Agresif, Citilink Buka Lima Rute Baru
Redaktur : Tim Redaksi