jpnn.com, JAKARTA - Salah satu mantan anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras penyidik KPK Novel Baswedan, Indriyanto Seno Adji buka suara terkait pelaporan terhadap Kepala Divisi Hukum Mabes Polri Irjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho.
Menurut dia, seharusnya laporan itu tidak perlu dilakukan karena perkara masih dalam proses persidangan.
BACA JUGA: Berdalih Alat Bukti Sulit Dibaca, TGPF Gagal Ungkap Pelaku Serangan ke Novel Baswedan
“Penyebutan dan tuduhan terhadap nama dan perbuatan dari Irjen Rudy Heriyanto bahkan terviral melalui sarana online secara luas justru bersifat actual malice dan menimbulkan dugaan pencemaran nama baik yang dapat dituntut pidana berdasarkan UU ITE,” ujar Indriyanto dalam keterangannya, Kamis (9/7).
Diketahui bahwa tim advokasi Novel Baswedan melaporkan Rudy Heriyanto Adi Nugroho atas dugaan menghilangkan barang bukti pada Selasa (7/7).
BACA JUGA: Petugas Kebersihan KRL Ini Temukan Uang Rp 500 Juta, Awalnya Dikira Tumpukan Sampah
Irjen Rudy yang merupakan mantan Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya dilaporkan ke Divisi Propam Polri.
Indriyanto mengungkapkan, laporan tim advokasi Novel secara substansial tidak benar. Misalnya tentang sidik jari.
BACA JUGA: Mbak DA Beralasan Ingin Menemui Suami, di Tengah Jalan Butuh Duit, Terjadilah
TGPF telah melakukan penelitian secara detail dan memang tidak ada sidik jari karena dipastikan pelaku menggunakan sarung tangan. Lagi pula, kata dia, sangat ceroboh sekali apabila pelaku bawa air asam sufat namun tidak menggunakan sarung tangan.
Kemudian tentang botol air mineral kosong. TGPF juga menemukan bahwa botol tersebut bukan barang bukti tapi digunakan untuk menampung air yang ditemukan di lantai.
“Ada BAP tentang penjelasan pengambilan barang bukti anggota Polres Jakarta Utara bahwa botol itu dipakai untuk menampung sisa cairan air yang ditemukan di lokasi. Jadi tidak benar adanya asumsi bahwa botol tersebut sengaja dibawa pelaku ke lokasi dengan isinya,” tambah dia.
Lalu, mengenai CCTV, CTD, hingga sobekan baju gemis itu tidaklah benar berdasarkan penelitian cermat TGPF dan sebaiknya menjadi otoritas judisial yang masih berlangsung di pengadilan.
“Sebaiknya semua bersikap bijak sambil menunggu proses judisial yang masih berlangsung di pengadilan ini,” tandas dia. (cuy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan