jpnn.com, JAKARTA - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Riau Dr.Muhammad Syafii, S.Pd.,M.Si mendeklarasikan diri maju sebagai calon ketua umum (caketum) PB PGRI.
Eks guru honorer ini mendapat dukungan penuh dari 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau.
BACA JUGA: BKH PGRI: Pemerintah Jangan Mempersulit Pengangkatan PPPK dari Guru Honorer & Tendik
Muhammad Syafii bukan orang baru di PGRI. Sudah 20 tahun dia bergabung dalam PGRI
Sebelum menjadi rektor Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia (ITP2I), dia pernah menjadi guru honorer. Itu sebabnya dia sangat memahami bagaimana lika-liku kehidupan guru honorer.
BACA JUGA: Guru PPPK Punya Forum Resmi, Didukung PGRI, Posisi Makin Kuat
"PGRI adalah rumah guru, bukan hanya untuk guru PNS dan PPPK, tetapi juga honorer. Bukan cuma untuk guru negeri, tetapi juga guru swasta," kata Syafii saat deklarasi caketum PB PGRI di Jakarta, Selasa (14/2).
Dia menegaskan keinginannya maju dalam pemilihan Ketum PB PGRI, karena ingin membawa guru menjadi sosok profesional, mandiri, dan berkompetensi tinggi.
BACA JUGA: Ketum PB PGRI Desak Seleksi CPNS Guru Dibuka Tahun Depan, Jangan Hanya Fokus PPPK
Dia juga ingin merangkul semua guru untuk masuk menjadi anggota PGRI agar bisa mendapatkan berbagai manfaat. Salah satunya perlindungan hukum, peningkatan kesejahteraan, meningkatkan kemampuan berwirausaha sehingga bisa memperkuat ekonomi keluarga.
Adapun 10 komitmen dan pakta integritas yang Syafii usung dalam deklarasi caketum PB PGRI periode 2024-2039 adalah:
1. Bersungguh-sungguh menjalankan jabatan sebagai ketua Umum PB PGRI dan tetap menjalankan AD-ART ,serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak mana pun.
2. Melakukan validasi keanggotaan yang baik dan melakukan pemutihan tunggakan iuran PGRI kabupaten/kota yang tertunjuk kepada PB PGRI.
3. PB PGRI bersungguh-sungguh mensinergikan konsep kolektif kolegial organisasi serta melakukan program-program PGRI, menyerapkan dan menyalurkan aspirasi guru secara nasional, yang berkoordinasi dengan pengurus PGRI provinsi berfungsi sebagai bentuk wujud kewenangan bertingkat menyampaikan kepada PGRI kabupaten/kota.
4. Seluruh kegiatan PGRI secara nasional menjadi tanggung jawab PB PGRI dan dilaksanakan PGRI Provinsi tanpa membebankan.
5. Melakukan pengelolaan organisasi berbasis digital dengan layanan 24 jam bagi guru secara Nasional.
6. Melakukan inventarisir pengelolaan aset PB PGRI berjuang untuk mengembalikan aset yang sudah di kuasai oleh pihak lain.
7. Melakukan pelaporan tersruktur dan efisien sesuai dengan 3 pilar layanan bagi anggota PGRI secara nasional, yaitu perlindungan guru, peningkatan kesejahteraan guru, peningkatan kompetensi guru.
8. Membangun kemitraan dengan pemerintah secara nasional, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai wujud mitra srategis dalam meningkatkan kualitas pendididkan dan tenaga kependidikan.
9. Meningkatkan program bantuan peningkatan kompetensi guru melalui beasiswa S2 dan S3 bagi guru ASN dan non-ASN baik bersumber dari pemerintah maupun swasta
10. Membangun jaringan organisasi guru internasional sebagai wujud kebersamaan dan solidaritas pendidik dan tenaga kependidikan. (esy/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Mesyia Muhammad