jpnn.com - JAKARTA - Mantan General Manager PT Hutama Karya Budi Rachmat Kurniawan didakwa melakukan pengaturan dalam proses lelang pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) tahap III Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2011.
Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi, pengaturan dilakukan dengan mempengaruhi kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat pomitmen (PPK) dan panitia pengadaan proyek pembangunan BP2IP.
BACA JUGA: JK: Baguslah, Malaysia dan Singapura Tidak Lihat dari Jauh Saja
“(Pengaturan) untuk memenangkan PT Hutama Karya dalam pengadaan tersebut dengan pemberian imbalan fee,” papar Jaksa Dzakiyul Fikri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (9/10).
Jaksa juga menyebut bahwa setelah mendapatkan proyek tersebut, Budi sebagai pimpinan Hutama Karya mensubkontrakan pengerjaan ke pihak lain tanpa seizin PPK. Dia pun membuat kontrak fiktif dan menggelembungkan biaya pengerjaan untuk menutupi 'arranger fee' tersebut.
BACA JUGA: Wapres JK - DPR Satu Suara Soal Urusan Ini, Pak Jokowi Gimana?
“(Terdakwa) melaporkan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya, sehingga bertentangan dengan Peratura Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah,” lanjut Jaksa Fikri.
Atas perbuatan tersebut, Budi terancam pidana sebagaimana diatur Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomo 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.(dil/jpnn)
BACA JUGA: JK Punya Solusi Lain untuk Revisi UU KPK
BACA ARTIKEL LAINNYA... 9 Bulan Jaga Perbatasan RI-PNG, Yonif 400/Raider Panen Pujian Atasan
Redaktur : Tim Redaksi