jpnn.com - Tudingan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa staf pribadi era Basuki T Purnama alias Ahok dibayai swasta, terbantahkan.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono menyatakan, sepengetahuannya biaya staf gubernur sebelumnya dibayai dari BOP atau biaya operasional kepala daerah.
BACA JUGA: Pak Anies, Relawan Minta TGUPP Dibubarkan Saja
Bahkan, ketika dirinya menjabat pelaksana tugas (plt) gubernur DKI periode 7 Maret-15 April 2017, Soni harus merelakan sebagian biaya operasionalnya digunakan untuk membiayai para pembantu Ahok tersebut. Itu karena melanjutkan kebijakan Ahok.
"Si swasta hampir saya pastikan tidak ada ya, kalau swasta tidak ada. Yang membiayai setahu saya jadi plt tidak ada indikasi swasta membiayai, saya kira gitu. Hanya orang bodoh yang mau dibiayai swasta untuk mengendalikan pemerintahan," ucap Soni di kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (23/11).
BACA JUGA: Pak Anies Tolong Hati-Hati Pilih Orang untuk TGUPP
Dia menyebutkan adanya dua dua sumber pembiayaan tim adhoc tersebut. TGUPP yang resmi sebagai tim gubernur untuk percepatan pembangunan didanai resmi dari APBD murni.
Kemudian ada tim pendamping yang memang tidak memenuhi syarat keahlian tertentu dia dibiayai oleh BOP.
BACA JUGA: Anies Tambah Dana Hibah, Ormas Diguyur Duit Miliaran Rupiah
"BOP itu biaya operasional gubernur. Pak Ahok mengikhlaskan, menyisakan sebagian uangnya untuk membiayai tim yang jumlahnya 40 ini. Dan ini kemudian saya teruskan sebagian saya biayai dari BOP saya ketika jadi plt. Jadi swasta tidak ada tapi dibiayai BOP pengertiannya," tutur Soni.
Sehingga, pos anggarannya tidak muncul di APBD murni khusus TGUPP. Sebab, yang dipakai adalah sebagian operasional kepala daerah yang memang dapat dipergunakan untuk mendukung suksesnya gubernur dalam melaksanakan tugas.
Bentuk penggunaan BOP itu menurutnya macam-macam. Bisa untuk bantuan mendadak, membantu anak cacat, menggaji orang yang membutuhkan, dan lainnya.
"Saya dulu sebagian uangnya habis untuk mengendalikan demo-demo yang hampir setiap minggu. Saya menjadi gubernur DKI itu banyak demo hampir tiap minggu, 212. Jadi tetap bisa saja membiayai untuk pengendalian semuanya. Setiap kurang ini, pakek, pakek, pakek," ungkap pria kelahiran Tulungagung ini.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Alasan Anies Baswedan Anggarkan Gaji TGUPP dari APBD
Redaktur & Reporter : Ken Girsang