BACA JUGA: Bertahap Kurangi Impor Sapi
Sementara ekspor kelapa butiran sejauh ini masih terbilang kecil dari total produksi.Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh mengatakan volume ekspor nasional tercatat 130 juta atau kurang dari satu persen dari total produksi
BACA JUGA: Lawan KPPU, Pfizer Serahkan Keterangan Tambahan
Tujuannya ke Malaysia, Singapura dan Tiongkok," kata Deddy kemarin (12/8).Karena itu, berdasar porsi ekspor yang relatif lebih rendah dari total produksi maka usulan pengenaan bea keluar dinilai tidak tepat
BACA JUGA: Pemda Kaltim Berpeluang Garap Blok Mahakam
menurut dia, instrumen yang bisa dipenuhi untuk mencukupi bahan baku industri dengan pembenahan sistim distribusi."Kalau dikenakan bea keluar yang kena hanya 130 jutaPadahal itu kurang dari satu persenNah bila itu tetap dimasukkan, kebutuhan (kelapa butiran) di Riau dan Sulawesi Utara tetap tidak terpenuhiJadi kita putuskan untuk tidak mengenakan bea keluar terhadap kelapa," jelas dia.
Sebelum ini, dalam rapat yang diikuti kementerian perindustrian dan perdaganga mengusulkan untuk dikeluarkan bea keluar bagi kelapa butiranKemudian, usulan tersebut dibahas di Badan Kebijakan Fiskal (BKF)Setelah itu diputuskan untuk melakukan studi atas survei yang dilakukan sejumlah kementerian bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Dari data yang ada mencatat produksi kelapa pada tahun 2010 sebesar 16,3 miliar butirAntara lain di Riau paling besar 16 persen, Jawa timur 8 persen, Sulawesi Utara 8 persen, Maluku Utara 8 persen dan sisa tersebar di sejumlah daerah.
Sedangkan, kebutuhan bahan baku hanya 7,6 miliar butirPerincian kebutuhan, di Riau 47,2 persen, sulut 14,8 persen, Gorontalo 4,9 persen serta di beberapa daerah"Berarti ada kelebihanKelebihan juga di daerah tertentu seperti di Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan, dan seluruh Jawa," kata dia.
Dilanjutkan, untuk itu perlu ada instrumen bagi industri di daerahContohnya, dengan memberikan insentif harga di daerah yang mengalami produksi berlebihMenurut dia, masih banyak daerah yang surplus produksi kelapa butiran seperti di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah sehingga daerah itu bisa jadi lokasi industri"Jangan memaksakan terus ekspansi ke Riau atau daerah yang defisit (kelapa butiran)," ucap dia.
Ke depan, pihaknya tengah mengkaji pengenaan bea keluar untuk jambu meteDikatakan, usai pengkajian tesebut baru diusulkan ke Kementerian KeuanganDeddy menduga, kajian bea keluar untuk jambu mete lantaran masuknya pembeli asing sampai ke tingkat petani"Perlu studi yang baik seperti halnya kelapa, sehingga kalangan industri tidak merasa tidak diperhatikan," ucap dia(res)
BACA ARTIKEL LAINNYA... H-3 Lebaran, Puncak Konsumsi Premium
Redaktur : Tim Redaksi