jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI Ela Nuryamah meminta pemerintah mempertimbangkan kemampuan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dalam mengelola Penyertaan Modal Negara (PMN) yang terus memancur.
Padahal di sisi lain, lonjakan utang luar negeri (ULN) BUMN dalam kondisi cukup mengkhawatirkan.
BACA JUGA: Kamrussamad: PMN Rp 20 Triliun ke Jiwasraya di Tengah Pandemi, Pantaskah?
"Kami ingin pemerintah benar-benar mempertimbangkan kemampuan BUMN dalam mengelola usaha mereka sehingga PMN yang diberikan benar-benar memberikan manfaat baik untuk kesehatan keuangan perusahaan maupun kontribusi terhadap kas negara,” kata Ela, Selasa (9/2).
Dia menjelaskan utang luar negeri BUMN mengalami pertumbuhan yang sangat besar.
BACA JUGA: BUMN Diguyur PMN-Talangan Sampai Rp 57 Triliun, Komisi VI: Awas, Jangan Menguap!
Menurut Ela, berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri (SULNI), Bank Indonesia mencatat ULN BUMN mencapai USD 57,6 miliar pada bulan November 2020.
"Artinya apabila menggunakan kurs rupiah terhadap dolar pada Rp 14.100/USD maka nilainya mencapai hampir Rp812,2 triliun,” ujarnya.
BACA JUGA: Ela Siti Nuryamah: Dewas LPI Harus Mampu Buka Keran Investasi Baru
Ela mengatakan, utang tersebut bisa jadi terus mengalami peningkatan seiring dengan ambisi pemerintah yang ingin menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan berbagai proyek pembangunan infrastruktur dengan biaya fantastis.
Kondisi itu bisa berbahaya jika pemerintah tidak prudent dalam memilih profil BUMN yang akan menjadi sasaran PMN. “Jangan sampai terjebak utang luar negeri yang membebani APBN dari tahun ke tahun,” katanya.
Politikus PKB ini mengungkapkan jika tahun ini Kemenkeu berencana mengalokasikan PMN Rp42,38 triliun kepada delapan BUMN dan satu lembaga.
Dia menjelaskan, delapan BUMN dan satu lembaga tersebut yakni PLN, Hutama Karya, Sarana Multigriya Finansial, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Pelindo III, Indonesia Tourism Devolopment Corporation, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, PAL Indonesia, dan Indonesia Eximbank.
"Kami berharap agar BUMN atau lembaga tersebut benar-benar berkinerja sehat, sehingga dalam mengelola PMN bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (*/adk/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Adek