Elite 8 Parpol Parlemen Berkumpul di Hari Minggu, Ini Agenda Pertemuannya

Minggu, 08 Januari 2023 – 12:41 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1). Foto: Aristo S/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Para elite parpol yang memiliki kursi di parlemen atau DPR menggelar pertemuan di The Dharmawangsa, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (8/12), untuk membahas sistem pemilihan pada Pemilu 2024.

Persamuhan itu melibatkan elite Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

BACA JUGA: Alasan Prabowo Pilih Sistem Proporsional Terbuka saat Pemilu

Lima ketua umum parpol, antara lain, Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat), Ahmad Syaikhu (PKS) Airlangga Hartarto (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Zulkifli Hasan (PAN), hadir langsung pada pertemuan itu.

Adapun PPP mengutus Amir Uskara (wakil ketua umum), sedangkan NasDem diwakili sekjennya, Johhny G Plate.

BACA JUGA: Saran Abdul Hakim untuk MK Terkait Sistem Proporsional Terbuka

Namun, perwakilan dari Gerindra belum terlihat di The Dharmawangsa meskipun bendera parpol berlambang kepala garuda itu terpajang di lokasi. 

Menurut Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali, pertemuan delapan parpol itu akan membahas peluang penggunaan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024.

BACA JUGA: Sistem Proporsional Tertutup Paling Tepat untuk Pemilu Serentak

"Itu menjadi poin yang akan kami diskusikan supaya ada pemahaman yang sama," kata Ali di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1).

Namun, legislator NasDem di Komisi III itu tidak bisa memastikan hasil pertemuan delapan parpol tersebut akan memunculkan penolakan atas sistem proporsional tertutup.

Dia hanya mengungkap hasil pertemuan delapan elite parpol di parlemen iu bisa saja berupa persetujuan tentang penerapan proporsional terbuka.

"Seharusnya seperti itu, karena itu memang domain parpol yang pembuat undang-undang. Itu bukan domain MK," kata Ali. (ast/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Tetap Dorong Proporsional Tertutup Meski Muncul Sikap 8 Fraksi Menentang


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler