jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali, Aziz Syamsuddin meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengundurkan diri.
Ia mendesak sang menteri tersebut jika tidak bisa menjalankan hukum terkait keabsahan kepengurusan partai pimpinan Aburizal Bakrie.
BACA JUGA: 2 Kotak Tanpa Gembok, Satu Kosong Surat Suara, Ada Apa?
Ini disampaikan Aziz, menyikapi wacana Munas Bersama yang didorong kubu Munas Ancol pimpinan Agung Laksono. Aziz menegaskan bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) maupun Pengadilan Negeri Jakarta Utara, keduanya memenangkan Munas Bali.
"Saudara Laoly laksanakan putusan itu. Jika tidak berarti Laoly melanggar hukum. Kalau tidak bisa melaksanakan substansi hukum ya sebaiknya dia mundur seperti dirjen pajak dan dirjen hubdar," kata Aziz di gedung DPR Jakarta, Rabu (30/12).
BACA JUGA: Setuju DKPP Naik Status jadi Peradilan Khusus Pilkada
Ketua Komisi III DPR itu menghargai adanya suara-suara yang mendorong adanya Munas Bersama Partai Golkar tahun 2016. Namun, fakta hukum terkait posisi kepengurusan partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie tidak boleh dikesampingkan.
"Sejak putusan itu diketok, saat itulah menkumham untuk memutus. Soal Munas, sesuai putusan itu (MA), yang punya kewenangan itu Munas Bali," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Inilah Perintah KPU Pusat ke KPU Kalteng dan Fakfak
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Kasasi, Pilkada Simalungun Belum Ada Kepastian
Redaktur : Tim Redaksi