jpnn.com, JAKARTA - Ada hal menarik dalam Pilkada Serentak 2018 mendatang. Sebab, akan ada empat jenderal polisi aktif ikut berkompetisi.
Keempat jenderal itu yakni Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw, Kepala Korps Brigade Mobil (Kakorbrimob) Irjen Murad Ismail, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Safaruddin dan Wakalemdiklat Polri Irjen Anton Charliyan.
BACA JUGA: Mendagri Puji Kinerja DKPP Selama Pemilu 2017
Dari nama-nama tersebut, satu di antaranya telah mendapat rekomendasi PDI Perjuangan, yakni Murad Ismail.
Megawati Soekarnoputri sendiri yang mengumumkan Murad sebagai calon gubernur Maluku tiga hari lalu.
BACA JUGA: Sudah Tak Zaman Main Isu SARA di Pilkada 2018!
Ada fenomena apa di balik keputusan para jenderal polisi itu terjun ke dalam politik praktis?
Pengamat politik Indo Barometer, M.Qodari menilainya biasa saja. Secara normatif, katanya, pilkada bisa diikuti setiap warga negara.
BACA JUGA: Ingatlah Pesan Bu Mega, Kada dari PDIP Harus Bela Kaum Duafa
"Tapi secara politis memang menarik karena di pilkada-pilkada serentak sebelumnya ndak sebanyak ini polisi aktif maju di pilkada," ucap Qodari saat berbincang dengan jpnn.com, Rabu (20/12).
Diakuinya, setelah era reformasi memang jarang ada jenderal aktif polisi maupun TNI terjun ke dunia politik, sehingga wajar bila ada yang bertanya-tanya dengan keputusan empat jenderal tersebut.
Namun demikian, publik menurutnya, tidak boleh mengesampingkan bahwa para jenderal tersebut mayoritas ingin maju di daerah kelahirannya masing-masing. Di samping ada yang mau pensiun.
"Normatif memang semua orang punya apsirasi, punya cita-cita. Seperti Pak Paulus kan dia orang Papua. Pak Anton Sunda, Pak Safaruddin mungkin karena pernah tugas di sana, saya agak tahu sedikit karena dia suku Bugis dan di Kaltim memang orang Bugis banyak," tutur Qodari.
Kemudian, ada juga faktor kedekatan partai politik dengan perwira-perwira Polri, salah satunya partai pimpinan Megawati Soekarnoputri sehingga memudahkan jalan para jenderal polisi yang ingin maju sebagai calon kepala daerah.
"Kalau istilah Bu Mega sekarang kan, PDIP itu memerhatikan, prioritaskan potensi kepemimpinan. Itu jadi pintu masuk para kapolda, para komandan ini dianggap punya kemampuan memimpin daerah. Kalau bicara praktisnya ya mungkin dianggap dekat dengan PDIP," tambah Qodari.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Pastikan Ekonomi Negara Tak Terpengaruh Politik
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam