jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan sekat-sekat bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), yang cenderung ekstrem sepanjang 2017 akan meluas jika para politikus masih tergoda menggunakannya di pilkada 2018.
Bambang mengatakan, 2017 yang akan segera berakhir menyisakan persoalan cukup serius.
BACA JUGA: Ingatlah Pesan Bu Mega, Kada dari PDIP Harus Bela Kaum Duafa
Kodrat keberagaman bangsa sedang diuji karena terbentuknya sekat-sekat bernuansa SARA.
Karena itu, Bambang menuturkan, kecenderungan ini mulai menimbulkan kekhawatiran di ruang publik.
BACA JUGA: Jokowi Pastikan Ekonomi Negara Tak Terpengaruh Politik
Masalah ini bahkan sering menjadi tema obrolan antarindividu maupun antarkelompok masyarakat.
"Masalah ini harus disikapi dengan arif dan bijaksana agar skala persoalannya tidak tereskalasi pada 2018," kata Bambang, Minggu (17/12).
BACA JUGA: Ini Cara Hasto Gelorakan Nasionalisme Calon Kada dari PDIP
Dia mengatakan sekat-sekat ekstrem itu berpotensi menyebar ke daerah lain karena ada kekhawatiran isu SARA akan digunakan sebagai ‘bumbu penyengat’ dalam pilkada serentak 2018.
Bersama KPU dan Bawaslu, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sudah menyuarakan kekhawatiran itu.
"Persoalannya kini terpulang kepada para calon kepala daerah, partai politik (parpol) pengusung calon kepala daerah dan tim-tim pemenangan," katanya.
Idealnya, lanjut Bambang, pengusung memiliki kemauan moral untuk melarang calon kepala daerah menggunakan isu SARA dalam merumuskan strategi pemenangan.
"Para calon kepala daerah pun harus mampu menahan diri dan menghindari penggunaan isu SARA," kata politikus Partai Golkar yang biasa disapa Bamsoet itu.
Parpol pengusung dan para calon kepala daerah pun harus efektif mengawasi dan mengendalikan tim pemenangan yang bergerak di akar rumput.
"Sebab, sebagai garda terdepan, anggota tim pemenangan paling berpeluang menggoreng isu SARA," ungkapnya.
Menurut Bamsoet, untuk mencegah penggunaan isu SARA, masyarakat setempat dan para relawan independen pun perlu didorong untuk aktif melakukan pengawasan. Peran masyarakat sangat menentukan.
Jika ada calon kepala daerah dan tim pemenangan yang nyata-nyata menyebarkan isu SARA, hendaknya dilaporkan kepada pihak berwajib untuk ditindak.
Pilkada harus berujung pada tampilnya sosok kepala daerah yang kapabel sebagai pemimpin birokrasi daerah.
Sosok yang peduli dan responsif terhadap keluhan warga, serta tahu apa yang paling dibutuhkan daerahnya.
Pilkada tidak boleh berujung dengan terpecah belahnya masyarakat dalam sekat agama dan etnis.
"Sekat-sekat seperti itu pada gilirannya akan merusak dan menyakitkan," tuntas ketua Badan Bela Negara FKPPI itu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Calon PDIP di Pilkada 2018 Harus Pemanasan untuk Pemilu 2019
Redaktur & Reporter : Boy