JAKARTA - Dari beberapa provinsi di Indonesia, Kalimantan Tengah termasuk daerah yang memiliki lahan kawasan hutan bermasalah hukum paling luasTercacat, 4 juta hektare lahan di provinsi dengan ibukota Palangkaraya tersebut bermasalah lantaran tidak mendapatkan hak pelepasan kawasan hutan namun tetap dikelola.
“Kalimantan Tengah banyak sekali yang bermasalah, kalau tidak salah sekitar 4 juta hektare yang bermasalah secara hukum karena tidak mendapatkan hak pelepasan,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI E Herman Khaeron kepada JPNN di Jakarta, Senin (1/8).
Mayoritas kawasan hutan yang bermasalah hukum tersebut dilepas tanpa izin untuk kepentingan perkebunan dan pertambangan
BACA JUGA: Membandel, Izin THM Bakal Dicabut
Herman sendiri menyebutkan bahwa status para pelaku penggunaan kawasan hutan tanpa izin tersebut saat ini masih berstatus tersangka.Selama belum ada proses hukum lanjutan, ujar Herman, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah belum akan disetujui
Ditanya mengenai temuan dari Panja RTRWP, legislator dari Partai Demokrat ini mengungkapkan bahwa pihaknya hingga kini terus melakukan verifikasi peruntukan lahan baik untuk pertambangan maupun perkebunan kelapa sawit.
Terkait RTRWP lainnya, Herman menyebut dua provinsi lain yang juga memiliki lahan bermasalah cukup luas yakni Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara
BACA JUGA: Antrean Penonton Harry Potter Hingga 1,5 KM
Untuk Sulawesi Tenggara tercatat ada 36 ribu hektare lahan, sedangkan Sumatera Barat tercatat 23 ribu hektare. “Secara umum di dua provinsi itu tidak ada masalah seperti Kalimantan Tengah, jadi nanti pada masa sidang berikutnya akan dibahas lagi, khusus Kalimantan Tengah akan menunggu proses hukum,” tandasnyaBACA JUGA: Launching e-KTP di Palembang Dipastikan Molor
BACA ARTIKEL LAINNYA... Warung Makan Dilarang Jualan Siang Hari
Redaktur : Tim Redaksi