Empat Kriteria untuk Mengukur Kredibilitas Lembaga Survei

Kamis, 21 Maret 2019 – 21:10 WIB
Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirajuddin Abbas (kanan) saat diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Survei Pemilu, Realita atau Rekayasa?” di Media Center DPR, Jakarta, Kamis (21/3). Foto: Ist

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirajuddin Abbas mengatakan ada empat hal yang harus dilakukan untuk mengetahui kredibilitas sebuah lembaga survei. Menurut dia, yang pertama adalah reputasi lembaga itu. Publik harus mengetahui rekam jejak lembaga survei.

“Masyarakat bisa mengetahui sebelumnya baik pada saat pilpres, pileg, maupun pilkada. Perlu dilihat seberapa baik lembaga survei, apa rekam jejaknya,” kata Saiful dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Survei Pemilu, Realita atau Rekayasa?” di Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/3).

BACA JUGA: Jokowi Minta HKTI Jangan Berbelok Arah, Harus Mendukung

Kedua, adalah sumber daya manusianya. Menurut dia, SDM tidak hanya perlu mengerti statistik saja, tetapi harus memahami psikologi, sosiologi, maupun perspektif politik.

“Kalau basik keilmuannya tidak dikuasai, sulit bagi orang yang mengerti statistik untuk membaca apa yang diinginkan masyarakat terkait pemilu ini,” ujarnya saat berbicara bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Anggota Fraksi PDIP DPR Maruara Sirait, dan Rektor Universitas Ibnu Khaldun Musni Umar.

BACA JUGA: Gelar Program Gerai Usaha Melati, Pengusaha Muda Muhammadiyah Dukung Jokowi - Maruf

Ketiga, kata Sirajuddin, seberapa jujur dalam menyampaikan metodologi pada saat presentasi. Dia mengatakan, ada yang melaporkan kesimpulan saja, sementara metodologi survei tidak dilaporkan secara scientific.

“Kalau tidak ditampilkan itu orang tidak bisa menguji seberapa baik metodologinya dirancang dan dijalankan,” kata Sirajuddin.

BACA JUGA: Dukung Jokowi - Ma’ruf, Alumni Untar Ajak Masyarakat Tidak Golput

Keempat, lanjut dia, bagaimana runutuan temuan survei ini bisa dicapai dan dari mana prosesnya. Misalnya, cara bertanya harus dijelaskan, serta cara penyampaiannya ke publik.

“Kadang-kadang kan ada juga yang disampaikan ujungnya saja. Bagaimana prosesnya itu tidak dijelaskan dengan baik. Hal itu memunculkan kebingungan di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Nah, dia mengatakan, terkait apakah hasil survei itu ril atau tidak, tergantung seberapa baik empat hal tersebut terpenuhi.

“Seberapa menyesatkan atau tidak, itu tergantung seberapa baik integritas lembaga survei menjalankan itu dan melaporkannya,” kata dia.(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... FKK2I: Jokowi Dapat 2 Juta Suara Jika Angkat Honorer K2 Jadi PNS


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler