jpnn.com, SUMSEL - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan akan mencopot kapolda-kapolres yang gagal menangani konflik pilkada di daerah 2018.
Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara langsung merespons cepat warning tersebut.
BACA JUGA: Buat Kapolda dan Kapolres, Simak Peringatan dari Kapolri Ini
"Karena itulah pengamanan pilkada di Sumsel akan jadi prioritas kami. Salah satunya cegah konflik," ujarnya seperti dilansir Sumatera Ekspres (Jawa Pos Group) hari ini.
Meskipun pilkada serentak baru berlangsung 27 Juni 2018, pihaknya sudah terjunkan 9.300 personel di-back up TNI untuk kawal tahapan pilkada, setelah gelar pasukan Operasi Mantap Praja Musi 5 Januari lalu.
BACA JUGA: Bu Mega Jadi Jurkam 17 Pilgub
"Kita pastikan anggota polisi bekerja profesional agar pengamanan maksimal," sebutnya. Jadi selama bertugas, polisi jangan ikut-ikutan berpolitik, foto bareng atau selfi dengan paslon siapa pun diharamkan.
Apabila ada personel yang “nakal”, Zulkarnain akan memberi sanksi tegas. Tak tangung-tanggung, 3 sanksi sekaligus seperti warning Kapolri. "Sanksi etika, profesi atau pencopotan jabatan, juga tindak pidana pemilu. Ingat itu, saya tidak main-main dan akan saya buktikan,” lanjutnya.
BACA JUGA: Ups..KPU Gugurkan Pasangan Calon Ini
Ini untuk memastikan semua anggota polisi betul-betul netral. "Semua personel sudah bergerak mengawal pilkada, mulai dari pengamanan jadwal kegiatan tahapan, pengamanan orangnya seperti anggota KPU, paslon, dan timses," ujarnya.
Kemudian mengamankan logistik, penghitungan suara, kotak suara, kantor KPU dan Panwaslu. Pihaknya pun menyebar anggota ke tengah masyarakat untuk antisipasi keributan massa. "Siapa pun yang mengacau akan ditindak tegas. Kondusivitas harus terjaga,” ujarnya.
Zulkarnain menyebut ada 240 tempat pemungutan suara (TPS) di Sumsel selama pilkada. Dari jumlah itu ada beberapa TPS rawan di beberapa daerah, baik rawan penyaluran logistik, keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta rawan intimidasi terhadap pasangan calon kepala daerah. “TPS-TPS yang rawan, pengamanannya lebih ditingkatkan,” tukasnya.
Beberapa kapolres juga tak tinggal diam. Warning Kapolri itu membuat mereka harus betul-betul maksimal mengamankan pilkada.
Tak heran jika polres langsung petakan wilayah rawan untuk antisipasi. Kapolres Lahat, AKPB Roby Karya Adi melalui Wakapolres Lahat Kompol Ernawan mengaku sudah melakukan itu.
"Tapi sejauh ini Lahat tetap aman," ujarnya.
Selain mengamankan tahapan, pihaknya menerjunkan personel yang kawal pribadi masing-masing kandidat dan komisioner KPU-Panwaslu. Kapolres Musi Rawas, AKBP Bayu Dewantoro menjelaskan pengamanan tetap ketat meskipun hanya menyelenggarakan pilgub di Mura-Muratara. Sekaligus membantu pengamanan di Lubuklingau dan Empat Lawang.
"Personel yang kami terjunkan sesuai kebutuhan di lapangan," ujarnya.
Kabag Ops Polres Empat Lawang Kompol Sukarminto siap melaksanakan instruksi Kapolri. "Ada 400 personel kami terjunkan untuk memonitoring langsung, baik intelijen, sabhara, maupun satreskrim," imbuhnya.
Pihaknya juga meminta Polda Sumsel menurunkan satu kompi anggota Brimob 100 personel.
Kapolres Banyuasin, AKBP Yudhi Surya Markus Pinem SIK menyebut 531 personel gabungan jaga pilkada. "Kita minta warga jaga keamanan, ketertiban, sehingga Banyuasin tetap kondusif," terangnya.
Kabag Ops Polres Muara Enim, Kompol Zulkarnain memetakan wilayah rawan kawasan perbatasan dengan Ogan Ilir dan Lahat yakni Muara Belido dan Semendo.
"Rawan itu maksudnya bukan kerusuhan atau konflik, melainkan identitas ganda," terangnya.
Pihaknya punya 836 personel, untuk tahapan kampanye setengah kekuatan, masa tenang seperlima kekuatan, saat pemungutan suara 2/3 dan saat pelantikan 1/3 kekuatan dikerahkan. (vis/roz/gti)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Bentuk Satgas Nusantara di Pilkada Serentak 2018
Redaktur & Reporter : Budi