JAKARTA - Kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono secara umum mengecewakan publikHasil riset terakhir Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny J.A
BACA JUGA: Ariel Senang, Luna Menangis
menyebutkan, selama setahun pemerintahan telah menghasilkan empat rapor merahBACA JUGA: Kejagung Interogasi Gayus-Haposan
Menurut hasil survei tersebut, kepuasan terendah terjadi pada kinerja pemerintah di bidang hubungan luar negeriBACA JUGA: Langit Biru, Padi Semakin Kuning
Sebanyak 57,4 persen menyatakan tak puas."Kasus menonjol yang membuat publik tidak puas adalah konflik dengan Malaysia," ujar Direktur Strategi LSI Agustinus Budi Prasetyohadi saat melansir hasil survei lembaganya di Café Âisa, Jakarta, kemarin (20/10).
Respons pemerintah terhadap negara tetangga tersebut selama ini dianggap sebagai kelemahan negara "besar" terhadap negara yang lebih kecilMisalnya, terkait dengan isu maraknya penyiksaan TKI (tenaga kerja Indonesia), pertukaran nelayan Malaysia yang ditangkap dengan petugas Indonesia (Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri) yang ditahan Polis Diraja Malaysia, atau budaya Indonesia yang diklaim sebagai budaya Malaysia.
Rapor merah selanjutnya ada di bidang ekonomiHanya 43,9 persen publik yang menyatakan puasSedangkan 56,1 persen menyatakan tidak puasHal itu selaras dengan persepsi di bagian lain riset bahwa kurang dari 30 persen public yang menganggap kondisi ekonomi saat ini baik"Kasus menonjol yang memicu ketidakpuasan adalah meledaknya tabung elpiji dimana-mana," kata BudiDia mengungkapkan, hasil survei lembaganya juga menangkap bahwa 76,1 persen warga khawatir atas penggunaan tabung elpiji untuk kompor gas tersebut.
Dua rapor merah lain adalah di bidang penegakan hukum dan politikUntuk penegakan hukum, hanya 49,5 persen publik yang menyatakan puasTetapi, 50,5 persen merasa tidak puasSementara itu, dalam bidang politik hanya 49,2 persen publik yang merasa puasYang 50,8 persen merasa tidak puasDi luar empat bidang yang mendapat rapor merah tersebut, kinerja pemerintah berhasil mendapat rapor biru (kepuasan di atas 50 persen) pada dua bidangYaitu, di bidang keamanan (63,2 persen) dan sosial (60,2 persen)"Di dua bidang itu pemerintah selamat," ujar Budi.
Lantas, siapa yang paling dianggap bertanggung jawab oleh publik atas kondisi tersebut? Survei itu menyebutkan, ternyata mayoritas publik menganggap bukan Presiden SBY yang patut dipersalahkan. Hanya warga perkotaan dan kalangan terpelajar (pernah kuliah atau tingkat pendidikan di atasnya) yang memberikan rapor merah terhadap kinerja SBYUntuk warga perkotaan, hanya 48,6 persen yang menyatakan puas atau cukup puasSedang kalangan terpelajar cuma 47,5 persen yang menyatakan puas
"Kita semua tahu bahwa jumlah mereka (warga perkotaan dan terpelajar, Red) minoritasSBY masih tertolong personality-nya yang dianggap masih bagus," tutur BudiTerutama, lanjut dia, di kalangan masyarakat pedesaan dan berpendidikan menengah ke bawahMayoritas publik, ungkap survei itu, masih lebih menyalahkan wapres dan para menterinyaHal itu terlihat dari tingkat kepuasan pada Wapres Boediono yang rendahBaik di perkotaan (32,9 persen) maupun pedesaan (49,9 persen), kinerja mantan gubernur Bank Indonesia (BI) itu sama-sama mendapat rapor merah
"Yang menarik, publik ternyata merindukan sosok wapres seperti Jusuf Kalla (JK)," ungkap Budi ketika memaparkan hasil survei lembaganyaMenurut dia, mayoritas masyarakat menginginkan wapres yang cepat dan tegas seperti sosok JK untuk melengkapi leadership yang dimiliki SBY
Setali tiga uang, kinerja menteri secara umum juga menjadi sasaran mayoritas publik untuk disalahkanKepuasaan atas para pembantu presiden itu hanya 49,8 persen di daerah pedesaan dan lebih rendah lagi (36,6 persen) di daerah perkotaan"Karena itu, mungkin SBY tidak perlu ragu memilih menteri yang lebih kompeten dengan modal leadership yang dimiliki," terang BudiSurvei LSI yang dilaksanakan pada awal Oktober 2010 tersebut melibatkan 1.000 respondenMereka dipilih dengan metode multistage random sampling dan diwawancarai secara tatap muka langsungMargin of error riset plus minus 3,2 persen.
Dihubungi terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Achsanul Qosasi menghargai hasil survei tersebut"Titik yang belum optimal memang ada di menteri-menterinya," ujar Achsanul. Karena itu, dia meminta agar Presiden SBY segera mengevaluasi semua kementerian dan lembaga dalam setahun pemerintahannyaHal itu diperlukan untuk menjamin efektivitas pemerintah empat tahun ke depan"Tidak bisa seperti ini terusPresiden harus segera mengevaluasi semua kementerian dan lembaga," katanya.
Achsanul mengakui, hampir semua kementrian (dan menteri) belum bekerja secara maksimal dan sesuai harapan masyarakatSalah satu di antaranya, sorot dia, kinerja Kementerian Pekerjaan Umum yang dipimpin Djoko Kirmanto lemah dalam soal pembangunan infrastruktur selama ini"Nyatanya, belum sampai 70 persen dari target setahun ini yang diberhasil dicapai kementerian itu," tuturnya
Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin Patrialis Akbar juga dinilai perlu dievaluasi"Perlu juga ada evaluasi menyeluruh di bidang hokumItu saya sangat setujuJangan sampai negeri ini masih marak mafia hukumnya," tukasnya.
Kendati begitu, dia tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden soal menteri mana saja yang harus dievaluasi"Evaluasi itu tidak selalu berbuntut ke arah reshuffleTapi, kalaupun sampai ke sana, semua kita serahkan pada beliau (SBY, Red)," pungkasnya(dyn/kuh/sof/ind/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggaran Alutsista Kurang Rp 5 T
Redaktur : Tim Redaksi