jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mendata potensi desa (Podes) terhadap 83.931 wilayah administrasi setingkat desa. Pendataan itu untuk mengetahui indeks pembangunan desa (IPD) di Indonesia.
Ada lima tolok ukur IPD untuk menggolongkan desa dalam kategori tertinggal, berkembang ataupun mandiri. Tolok ukurnya adalah ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan.
BACA JUGA: Kubu Jokowi Upayakan Data Pangan Satu Pintu di BPS
Hal-hal tersebut menjadi ukuran apakah desa tersebut masuk ke dalam kategori desa tertinggal, berkembang, maupun mandiri. Hasil pendataan itu menunjukkan desa tertinggal yang pada 2014 jumlahnya 19.750 desa (26,81 persen), kini turun menjadi 13.232 desa (17,96 persen) pada 2018.
Kemudian untuk desa berkembang yang pada 2014 sebanyak 51.026 desa (69,26 persen), pada 2018 naik menjadi 54.879 desa (74,49 persen). Terakhir untuk desa mandiri yang pada 2014 sebanyak 2.894 (3,93 persen), pada 2018 menjadi 5.559 desa (7,55 persen).
BACA JUGA: Dahnil Tuding Pemerintahan Jokowi Tak Jujur soal Data Beras
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, desa dengan status tertinggal paling banyak berada di Provinsi Maluku, Kalimantan Utara dan Papua. Di Papua tercatat ada 87,12 persen desa tertinggal, sedangkan 12,7 persen tergolong desa berkembang.
Sisanya adalah yang tergolong desa mandiri yang cuma 0,18 persen. "Tentunya ini kita pikirkan dan persoalan besar di sana adalah gepgrafis, seperti di Papua Barat itu adalah halangan tersendiri," ujarnya di kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (10/12).
BACA JUGA: DPR Tegaskan Tugas BPS Ngumpulin Data, Bukan Putuskan Impor
Sedangkan Bali dan D.I Yogyakarta menjadi provinsi yang sudah tidak memiliki desa tertinggal. Di Bali jumlah desa berkembang mencapai 72,33 persen, sedangkan sisanya atau 27,67 persen sudah menjadi desa mandiri.
Sementara itu Yogyakarta, jumlah desa berkembangnya mencapai 59,69 persen. Sedangkan desa mandirinya 40,31 persen.
"Seluruh desa di Bali masuk ke berkembang dan mandiri. Termasuk juga di Jawa, oleh karena itu keberpihakan dan pembangunan di wilayah timur harus dilakukan. Kalau tidak bagaimana saudara kitoa bisa mengejar ketertinggalannya," pungkasnya.(hap/JPC)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Metode KSA BPS Langkah Tepat Buktikan Tak Perlu Impor Beras
Redaktur : Tim Redaksi