jpnn.com - JAKARTA - Bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni mulai menunjukkan sikap kritis.
Secara terbuka wanita yang sudah 31 tahun meniti karir di Pemprov DKI Jakarta mengatakan, jika di sebuah daerah lebih banyak peraturan gubernur dibanding peraturan daerah, maka artinya hubungan legislatif dengan eksekutif tidak harmonis.
BACA JUGA: Di Tiongkok, Novanto Bicara Infrastruktur dan Program Jokowi
"Pergub lebih banyak karena harmonisasi antara legislatif dan eksekutif belum berjalan baik. Jadi yang baik itu sebenarnya aturan ditetapkan dalam perda," ujar Sylvi saat menjadi pembicara pada talkshow yang digelar DPP Perempuan Bangsa, di Jakarta, Jumat (14/10).
Wanita yang berpasangan dengan calon Gubernur Agus Harimurti Yudhoyono ini memang tidak menyebut pandangannya terkait kondisi DKI Jakarta saat ini.
BACA JUGA: Pecat Nusron Wahid dari PBNU, Sekarang!
Tapi lebih menjawab usulan salah seorang peserta yang menilai, ketika sebuah kebijakan sulit ditetapkan dalam perda, maka sebaiknya ditetapkan lewat pergub.
Namun begitu, pernyataan Sylvi memperlihatkan kenyataan yang terjadi di Jakarta saat ini. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama diketahui banyak melahirkan peraturan gubernur.
BACA JUGA: Habib Rizieq: Mari Nyanyikan Yel-Yel Terbaru Kita
Selain itu juga diketahui hubungan gubernur yang akrab disapa Ahok tersebut, kurang harmonis dengan DPRD DKI.
"Yang dikatakan pemerintah itu kan eksekutif dan legislatif. Kalau memang ada kepentingan khusus, dibuka saja. Biar masyarakat bisa menilai siapa yang tak mau berjuang dengan rakyat. Jadi bukan kalau tak sesuai, lantas jalan saja dengan pergub," ujar Sylvi.
Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini yakin, langkah mengungkap secara transparan pada masyarakat cukup positif. Apalagi mengingat saat ini era digital.
"Semua sekarang sudah base on IT, saya kira anggota dewan juga malu kalau macam-macam. APBD juga kan terbuka, sampai rekening terkecil," ujar Sylvi.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pantau Demo, Kapolda dan Pangdam Boncengan Naik Trail
Redaktur : Tim Redaksi