jpnn.com, KEFAMENANU - Sebanyak delapan orang Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (Pemkab TTU), menerima sanksi tindakan disiplin berat. Penyerahan surat putusan sanksi berlangsung tertutup di ruang rapat Wakil Bupati TTU, Jumat (24/11).
Surat putusan sanksi diserahkan Wakil Bupati TTU Aloysius Kobes dan diterima masing-masing oknum yang bersangkutan disaksikan pimpinan unit kerja masing-masing. Perinciannya enam orang yang diberikan sanksi pemberhentian yakni Thomas Subun, Yakobus Makelat, Patrisius Manbait, Agustinus Haelitik, Dedimus Halpah serta Emanuel Adam Meol. Sedangkan dua orang yang dikenakan sanksi turun pangkat yakni Dominikus Kolo dan Antonius Onenu.
BACA JUGA: Sekda Bentuk Tim Investigasi Periksa ASN yang Marahi Wawali
Pantauan wartawan, saat keluar ruangan ada yang tak sanggup menahan rasa sedih, setelah mengetahui sanksi hukumannya diberhentikan sebagai pegawai.
Bahkan, ada yang tak puas sehingga terpaksa sempat melakukan protes kepada tim pemeriksa Bapegdiklat.
BACA JUGA: Juwita dan Arifin Dipecat dari PNS
Kabid Kesra PNS Pensiun dan Disiplin Bapegdiklat TTU, L Try Setyo Budi menjelaskan, sesuai hasil pemeriksaan dan kajian tim, delapan orang terbukti bersalah melanggar PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS.
"Setelah dilakukan pemeriksaan dari delapan orang, lima terlibat kasus amoral dan tiga lainnya absen tidak masuk kantor,” tandasnya seperti dilansir Timor Express (Jawa Pos Group).
BACA JUGA: Bulan Ini, Revisi UU ASN Dibahas Baleg
Dikatakan, tahapan pemeriksaan hingga rekomendasi pemberian sanksi sesuai prosedur aturan hukum. Dari delapan orang yang menerima sanksi, enam orang diberhentikan tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan dua orang lainnya dikenakan sanksi turun pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun.
Terhadap sanksi yang diterima belum berkekuatan hukum tetap karena delapan ASN masih diberikan kesempatan untuk melakukan keberatan atau upaya hukum lain. Waktu yang diberikan 14 hari terhitung setelah menerima putusan sanksi. Bila tidak mengajukan keberatan tentu putusan final untuk dilaporkan kepada lembaga terkait lainnya.
Menurutnya, sebagai tim pemeriksa siap menghadapi gugatan atau keberatan terhadap proses dan putusan sanksi yang sudah diberikan. Langkah yang diambil sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak merasa gentar terhadap tekanan atau pun ancaman yang sering terjadi.
Bahkan, sesaat sebelum terima surat putusan sanksi, ada yang datang membawa kuasa hukum untuk melakukan protes dan tekanan tapi itu dirasa biasa saja.
"Kami siap hadapi jika ada yang keberatan menempuh jalur hukum. Kita kerja sesuai aturan, siapa pun yang datang tekan kita tidak pernah takut," tandasnya.(mg24/ays)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siti Masitha Dibui, 11 Pejabat Dipecat Dilantik Lagi
Redaktur & Reporter : Friederich