jpnn.com - JAKARTA - Dosen ekonomi politik di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Yudhie Haryono mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan saat ini. Kekecewaan pun semakin bertambah setelah keputusan Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang menyusahkan masyarakat bawah.
Yudhie menyebut kekecewaan demi kekecewaan telah membuat publik semakin ragu bahwa Jokowi akan mampu merealisasikan janji-janji di masa kampanye. Meski Jokowi sudah menunjukkan upayanya memperbaiki kondisi, namun Yudhie menyebut upaya itu belum menyentuh substansi.
BACA JUGA: KPK Jadwalkan Ulang Pemanggilan M Romahurmuziy
"Era blusukan sudah. Cari investor asing, sudah. Kerja kartu sudah. Ujungnya program kenaikan harga BBM, juga sudah. Lalu, kenapa tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi-JK menurun? Jawabannya adalah karena kerja itu berbasis nasionalisme karitatif atau pinggiran," katanya dalam pesan instan BlackBerry ke media, Selasa (18/11).
Namun demikian Yudhie mengatakan bahwa belum terlambat bagi Jokowi untuk memperbaiki diri sehingga tetap menjadi harapan publik. Di antaranya dengan langkah-langkah yang berbasis pada Pancasila dan UUD 1945.
BACA JUGA: Bongkar 32 Ton Solar Ilegal di Cilincing dari Kapal Kencing
Yudhie yang juga peneliti di kajian Pusat Kajian Pancasila dan Kepemimpinan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu menyebut enam hal bisa dilakukan Jokowi. Namun, dibutuhkan keberanian untuk melakukannya.
Yang pertama, kata Yudhie, Jokowi perlu melakukan renegosiasi seluruh kontrak karya pertambangan. “Renegosiasi dilakukan jika tak berani menasionalisasi aset strategis,” ujar Yudhie.
BACA JUGA: Jokowi Bandingkan Indonesia dengan Singapura dan Tiongkok
Kedua, Jokowi harus menghapus semua hutang yang selama ini membebani APBN. “Najis kalau sampai utang itu membebani APBN,” tegasnya.
Langkah ketiga, kata Yudhie melanjutkan, Jokowi perlu Jokowi melindungi produk dalam negeri. “Beri subsidi pada produk dalam negeri,” cetusnya.
Keempat, Jokowi harus berani memerintahkan penyitaan atas aset-aset koruptor dan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLIBI) nakal.
Kelima, Jokowi semestinya mentradisikan nasionalisme di semua sektor pendidikan. “Baik formal, informal maupun non-formal,” tandas Yudhie.
Yang terakhir, Jokowi harus mampu mengelola investasi nasional yang berkelanjutan.
Yudhie menambahkan, jangan sampai Jokowi mengatasi persoalan yang pelik ibarat mengibati sakit lambug dengan kerokan. Sebab, hal itu hanya solusi instan sementara penyakit tetap bisa kambuh lagi.
“Jadi solusinya hanya satu, yakni kebijakan nasionalisme subtantif. Itulah definisi kerja konstitusional. Jangan sampai kekecewaan publik meluncur ke titik nadir,” pungkasnya.(rmo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Diminta tak Pilih Kasih Usut Kasus Suap Pembebasan Lahan di Riau
Redaktur : Tim Redaksi