jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, mempertanyakan kadar nasionalisme capres dari PDIP, Joko Widodo alias Jokowi.
Hal ini terkait sikap Jokowi yang enggan bicara soal kegiatan eksplorasi tambang PT Freeport di Papua.
BACA JUGA: Sistem Jemput Bola, Tahanan Polda Bisa Nyoblos
"Kalau ngomongin Jokowi, dia harus diuji nasionalisnya. Bisa tidak dia renegosiasi soal Freeport. Jokowi mampu tidak mengevaluasi ketika jadi Presiden? Mungkin sekarang dia tidak mau ngomong karena bukan wewenangnya," ujar Emrus saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (7/4).
Menurut Emrus, Jokowi harus mengevaluasi keberadaan semua usaha tambang asing di Indonesia termasuk Freeport apabila terpilih menjadi presiden. Ia menegaskan, bisnis pertambangan asing di Indonesia harus membawa manfaat bagi kepentingan masyarakat.
BACA JUGA: Protes Hasil Pileg 2014 Jangan Anarkis
"Bisa tidak Jokowi mengevaluasi tambang yang kebanyakan kepemilikan asing sesuai UUD 1945 pasal 33? Jika jokowi jadi presiden, dia juga wajib dan harus mampu evaluasi. Tidak hanya Freeport, tapi tambang lain seperti batubara dan emas, untuk kepentingan masyarakat Indonesia," papar Emrus.
Sebelumnya diberitakan, Jokowi menolak berkomentar mengenai royalti dan divestasi saham PT Freeport yang hingga kini masih mengeksplorasi tambang di Timika, Papua. Ia berdalih baru bisa berkomentar setelah pelaksanaan pemilu legislatif (pileg). (dil/jpnn)
BACA JUGA: Masa Penahanan Anas Diperpanjang 30 Hari
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Dorong Megawati Buka Suara soal Perjanjian Batu Tulis
Redaktur : Tim Redaksi