jpnn.com, JAKARTA - Upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menangani penularan dan pencegahan penyakit mulut dan kuku (PMK) disambut baik oleh epidemiolog dari NTT Ewaldus Wera.
Dia menilai kebijakan Kementan dalam menangani wabah PMK sudah tepat.
BACA JUGA: Kementan Lakukan Percepatan Produksi Vaksin PMK, DPR: Ini Langkah Konkret
Salah satunya, mengatur lalu lintas hewan ternak dari satu daerah ke daerah lain.
Menurut Ewaldus, pencegahan oleh pemerintah saat ini sangat tepat karena PMK bisa menular melalui kontak langsung, bahkan udara.
BACA JUGA: DPR Apresiasi Langkah Cepat Kementan Tangani Wabah PMK
"Pemerintah telah melakukan tupoksinya dengan baik. Pengawasan lalu lintas ternak dari dan ke daerah tertular sudah dilakukan dengan baik. Namun, tugas pengawasan ini perlu dukungan dan partisipasi dari masyarakat," ujar doktor bidang epidemiologi dan ekonomi Veteriner Wageningen University ini pada Selasa (24/5).
Meski demikian, Ewaldus berharap pemerintah segera menyelesaikan pembuatan vaksin dalam negeri untuk mengurangi risiko penularan yang lebih besar.
BACA JUGA: Kementan dan Pemda Kolaborasi untuk Antisipasi Penyebaran PMK di NTB
Vaksin yang ada harus sesuai dengan serotipe wabah.
"Saya sangat setuju kalau vaksin yang digunakan merupakan hasil produksi dalam negeri," katanya.
Di sisi lain, Ewaldus menghargai upaya para peternak dalam memperkuat imun tubuh hewan melalui racikan kunyit, madu, dan bahan alami lain.
Menurut dia, racikan semacam itu bisa jadi menambah daya tahan imun tubuh hewan sehingga sistem organ tubuhnya mampu melawan virus di dalam tubuh.
"Namun, itu hanya mengobati infeksi sekunder, bukan mengurangi jumlah virus yang menginfeksi ternak. Jika ada yang sembuh, bukan berarti sembuh dari PMK. Itu hanya sembuh lukanya saja. Sedangkan virusnya mungkin berpotensi menyebar ke ternak lain," ujarnya.
Ewaldus meminta pemerintah untuk menekan penyebaran penularan melalui pengetatan lalu lintas ternak, terutama daerah tertular. Jangan sampai masuk daerah yang masih bebas.
“NTT adalah salah satu daerah ternak dan masih bebas. Kami berharap pemerintah melakukan penguatan terhadap pengawasan ini,” ungkap Ewaldus. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi