Era Otda Picu Jebloknya Mutu Pendidikan

Senin, 16 Mei 2011 – 02:54 WIB

JAKARTA -- Angka kelulusan peserta Ujian Nasional (UN) SMA/MA tahun ini, yang tidak beranjak jauh dibanding angka kelulusan tahun lalu, menunjukkan pemerintah tidak berupaya serius memperbaiki mutu pendidikanTidak adanya pergesaran peringkat daerah tahun ini dibanding tahun lalu, juga mengindikasikan pemerintah tidak melakukan pemetaan standar mutu pendidikan

BACA JUGA: Nuh Mengaku Tak Tahu soal Buku Putih Usakti

Seperti tahun lalu, tahun ini yang terbaik masih ditempati Bali dan terburuk NTT.

Anggota Komisi X DPR TB Dedi S Gumelar menilai, kenaikan persentase kelulusan dari tahun lalu 99,04 persen menjadi 99,22 persen tahun ini, tidak bisa lantas dikatakan telah terjadi kenaikan mutu pendidikan
"Kalau dilihat statistik, ada perbaikan 0,18 persen

BACA JUGA: Hasil UN Daerah Jelek, Kemdiknas akan Beri Dana

Tapi secara substantif, kenaikan ini angka murni hasil ujian atau gabungan kecurangan," ujar Dedi Gumelar, politisi dari PDI Perjuangan yang biasa dipanggil Miing itu, kepada JPNN, Minggu (15/3).

Miing menyebutkan setidaknya ada dua faktor utama buruknya mutu pendidikan di tanah air
Pertama, pemerintah pusat tidak serius melakukan pemetaan mutu pendidikan

BACA JUGA: 466 Siswa SMA Sederajat tak Lulus UN

Mestinya, dari hasil UN tahun lalu, dimana wilayah Indonesia timur kualitasnya buruk, digenjot dalam setahun"Nyatanya NTT tetap terburukSaya gak kaget jika Indonesia timur anjlokIni membuktikan pemerintah tidak melakukan upaya untuk keadilan mutu guru dan perbaikan infrastruktur pendidikan di wilayah timur," terang Miing.

Dia mengingatkan pemerintah pusat bahwa sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas, UN bukan bertujuan untuk melepaskan begitu saja siswa dari sekolah"Tapi lebih dari itu, untuk pemetaan standar mutu pendidikanMana yang buruk, ya diperbaikiJika sama saja, berarti pemerintah tidak berbuat apa-apa," cetusnya.

Faktor kedua, dipicu dari daerah sendiriDikatakan, di era otonomi daerah seperti sekarang ini, urusan pendidikan sangat terkooptasi oleh kepentingan politikKepala dinas pendidikan, kepala sekolah, dan guru yang berkualitas justru tidak terpakai jika dia tidak punya kedekatan dengan kepala daerah"Sebaliknya, meski pun tidak bagus tapi pernah menjadi tim sukses (kepala daerah saat pemilukada, red), dia terpakaiTergantung kedekatan dengan kepala daerah," ujarnya.

Karenanya, Miing mengaku, jauh-jauh hari sudah mendesak pemerintah pusat agar urusan pendidikan tidak lagi menjadi kewenangan daerah"Karena terlalu besar kooptasi politiknyaBagaimana pendidikan bisa baik jika terus dikendalikan kepentingan politik," sergahnya.

Seperti diberitakan, kelulusan peserta Ujian Nasional (UN) SMA/MA Tahun Ajaran 2010/2011 mencapai 99,22 persenDari 1.461.941 peserta UN SMA/MA, jumlah peserta yang lulus sebanyak 1.450.498Sisanya, yang tidak lulus 11.443 (0,78 persen) peserta

Dibandingkan angka kelulusan tahun 2009/2010 ada kenaikan jumlah kelulusanAngka kelulusan UN tahun lalu, gabungan ujian utama dan ujian ulang, sebanyak 99,04 persenPersentase ketidaklulusan tertinggi di NTT dengan 5,57 persen, terbaik Bali dengan 0,04 persenSedang Sumut persentase ketidaklulusannya mencapai 0,21 persen(sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jalur Undangan SNM PTN Terima 46 Ribu Mahasiswa


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler