Eri Cahyadi Sebut Kawasan Kumuh Surabaya 0 %, Ini Kata Prof Johan Silas

Minggu, 08 November 2020 – 10:08 WIB
Eri Cahyadi (kiri) dan Armuji. Foto: source for JPNN

jpnn.com, SURABAYA - Pernyataan calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat debat publik, Rabu (4/11) lalu soal kawasan kumuh di Kota Pahlawan masih menjadi sorotan.

Ada pihak yang tak percaya dengan pernyataan Eri yang menyebutkan kawasan kumuh di Surabaya telah jauh berkurang bahkan sampai nol persen.

BACA JUGA: Jelang Debat Pilkada, Eri Cahyadi Minta Restu Guru dan Sahabat

Nah, pakar tata kota Prof.Dr.Ir Johan Silas mengatakan, pernyataan Eri sudah tepat.

Data Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), juga menyatakan kawasan kumuh di Surabaya sudah nol persen.

BACA JUGA: Putra Bu Risma Ungkap Alasan Kenapa Harus Dukung Eri Cahyadi dan Armuji

"Di Direktorat Jenderal Cipta Karya itu ada yang namanya program Kotaku, yakni Kota Tanpa Kumuh. Tim ini yang mengeluarkan data yang menyebut Surabaya kawasan kumuhnya sudah nol persen. Tim ini milik pemerintah pusat. Pemkot tidak ikut cawe-cawe. Setahu saya, angka persisnya 0,3 persen. Karena sangat kecil, maka dianggap nol persen,” ujar Johan Silas yang merupakan akademisi ITS itu, Minggu (8/11).

Berdasarkan data program Kotaku Kementerian PUPR yang terangkum di Nota Dinas Nomor 02/ND/Cb16/Satker1/2020 tentang Laporan Capaian Pengurangan Kumuh Provinsi Jatim, luasan kawasan kumuh di Surabaya semula 151 hektare.

BACA JUGA: Bu Risma: Saya Percayakan Mas Eri Cahyadi Meneruskan Kota Surabaya

Dalam beberapa tahun terakhir, penataan digenjot hingga berhasil ditekan sampai 0 % pada 2019.

Program Kotaku adalah satu dari sejumlah upaya strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Gerakan 100-0-100.

Yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak.

“Dibanding kota-kota lain di Indonesia khususnya Jawa, penataan kampung di Surabaya yang paling baik. Di dunia ini tidak ada kota yang tidak ada kampung kumuhnya, meski kotanya sangat maju. Mulai di Paris, New York, Kyoto bahkan hingga di Dubai, itu ada kampung kumuhnya. Saya pernah ke kota-kota tersebut dan melihat kampung kumuhnya,” ungkapnya.

Terkait adanya pihak yang tidak terima dengan pernyataan Eri yang menyebut kawasan kumuh Surabaya sudah 0 persen, Johan Silas memberikan saran agar mengirim surat ke Dirjen Cipta Karya.

Sebab instansi tersebut yang telah mengeluarkan data nol persen kawasan kumuh Surabaya.

Johan mengakui, memang di Kota Pahlawan ada beberapa daerah yang masih kumuh.
Namun, kumuhnya kawasan tersebut bukan berarti Pemkot Surabaya tidak mau melakukan penataan, tetapi karena terbentur instansi lain.

“Ada yang permukiman kumuh itu di kawasan rel PT KAI, Pelindo III dan pinggir sungai. Pemkot tidak bisa masuk ke sana, karena terbentur oleh intansi lain. Pemkot sudah beberapa kali melakukan penataan dan berhasil. Namun ada pula yang sulit seperti kawasan yang masuk milik PT KAI. Itu sulit, karena Daops VIII tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan,” tutur pria yang membantu tujuh wali kota menata Kota Surabaya.

Salah satu bukti jika penataan kota di Surabaya sangat baik dan diakui dunia, kata Johan Silas, adalah saat ditunjuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk permukiman dan pembangunan berkelanjutan, atau The Third Session of the Preparatory Committee for Habitat III (Prepcom 3 UN Habitat III), yang diikuti 193 negara anggota PBB.

Dalam kesempatan itu, PBB memuji langsung penataan kota di Surabaya karena dianggap berhasil.

“Kalau saya yang memberikan penilaian atau yang memuji pasti dibantah. Apalagi Eri Cahyadi. Namun, ini yang menilai orang lain, dari PBB. Makanya Konferensi PBB digelar di Surabaya, karena Surabaya bisa dianggap sebagai contoh kota-kota lain di dunia,” katanya.

Kota Surabaya juga menjadi menjadi panggung Peringatan Global Hari Habitat Dunia atau World Habitat Day pada tanggal 5 Oktober 2020, yang diikuti secara virtual oleh
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterresz, Presiden RI Joko Widodo, dan Direktur Eksekutif UN Habitat (Badan Program Pemukiman Manusia PBB), Maimunah Mohd Sharif. UN-Habitat sendiri merupakan sebuah badan PBB yang bergerak di bidang pemukiman dan pembangunan kota yang berkelanjutan. (*/adk/jpnn)


Redaktur & Reporter : Adek

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler