jpnn.com, JAKARTA - Pengamat ekonomi Ferdy Hasiman menilai Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir perlu melakukan sejumlah langkah terobosan untuk menangkis kritik dari Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Ya, Ahok menjadi omongan dua hari ini setelah membongkar sejumlah kebobrokan yang berlangsung di tubuh Pertamina.
BACA JUGA: Menteri BUMN Harus Peka Dengan Kritikan Ahok, Bukan Malah...
Di antaranya, lobi-lobi para direksi ke menteri untuk menduduki jabatan, kebiasaan terus menumpuk utang, memilih untuk tetap impor daripada mengeksplorasi sumber minyak di dalam negeri, serta gaji yang tak normal sejumlah pejabat.
Dalam kritikannya, Ahok juga mengusulkan agar kementerian BUMN sebaiknya dibubarkan saja.
BACA JUGA: Langkah Ahok Bongkar Kebobrokan Pertamina Dinilai Tepat, Patut Diapresiasi
Kemudian menggantinya dengan sistem seperti di Singapura yang memiliki Temasek Holding.
"Saya kira poin kritikan Ahok bertujuan agar Erick menjauhkan BUMN dari intervensi nonkorporasi dan menghentikan lobi-lobi. Jadi menggunakan basis kinerja saja," ujar Ferdy kepada jpnn.com, Kamis (17/9).
BACA JUGA: Alwi Shahab Meninggal Dunia, Erick Thohir Ikut Berdukacita
Bagaimana dengan usulan Ahok agar Kementerian BUMN dibubarkan?
Peneliti Alpha Research Database menilai hal itu sulit untuk dilakukan.
"Membubarkan kementerian BUMN itu kan butuh proses panjang. Tantangannya juga enggak kecil. Karena kabinet Jokowi jilid dua itu hasil koalisi kompromi. Jadi, mau tidak mau juga harus mengakomodir berbagai kepentingan, termasuk soal kementerian BUMN," katanya.
Penulis buku 'Freeport: Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara' ini juga menyebut sulit untuk mengganti Kementerian BUMN menjadi seperti Temasek di Singapura.
"Kalau di Singapura dengan Tamasek, karena negaranya enggak ikut campur. Nah, di republik ini malah mungkin menjadi rebutan (duduk di BUMN)," pungkas Ferdy. (gir/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang