Erick Thohir: Jangan Terjebak Ini Vaksin China

Sabtu, 12 Desember 2020 – 21:26 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN) Erick Thohir mengatakan bahwa semua vaksin yang telah masuk data WHO telah melewati uji klinis.

Erick menambahkan, vaksin yang datang ke Indonesia juga mendapat penilaian baik.

BACA JUGA: DPR Minta Vaksin Covid-19 dari Sinovac jangan Diedarkan Sebelum Kantongi EUA BPOM

"Jadi jangan terjebak ini vaksin China, vaksin Amerika, dan sebagainya. Semua vaksin yang sudah masuk ke dalam data WHO dan juga sudah melalui uji klinis semua vaksin sudah dinilai baik. Jadi jangan terjebak dalam arti 'apa-apa'," ujar Erick Thohir dalam seminar daring di Jakarta, Sabtu.

Menurut Erick, sesuai dengan Perpres 99 Tahun 2020, domain tertinggi vaksinasi ada di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

BACA JUGA: Dokter Reisa Ajak Masyarakat Patuhi 3M Sambil Menunggu Vaksin

BACA JUGA: Satgas Covid-19 Minta Masyarakat Jangan Lengah Meski Sudah Ada Vaksin

Karena itu Kemenkes sudah memutuskan jenis-jenis vaksin yang bisa diadakan untuk tahap awal.

Sesuai dengan keputusan surat dari Menteri Kesehatan, Indonesia menggunakan vaksin dari Amerika, China, Arab, dan sebagainya, yang terpenting adalah vaksinasi ini diyakini bisa menekan penularan dan jumlah kematian di Indonesia.

"Perekonomian nasional harus bergairah pada tahun 2021 dan kami meyakini dengan data-data dari lembaga internasional seperti ADB bahwa Indonesia diproyeksikan tumbuh 5 persen," kata pria yang yang juga Menteri BUMN itu.

Vaksin Sinovac sendiri sudah uji klinis III di Bandung dan BPOM serta MUI terlibat.

Erick mengatakan, Indonesia perlu penggunaan izin darurat atau emergency use authority di mana salah satunya melihat hasil uji klinis yang ada di Brasil dan negara-negara lain yang berhasil, ditambah hasil uji klinis III di Bandung.

Memang pihak yang diprioritaskan untuk menjalani vaksinasi tahap awal adalah para tenaga kesehatan, personel TNI-Polri, dan pegawai pemerintahan.

"Kembali program vaksinasi ini tidak ada pemaksaan, tetapi pemerintah menargetkan 67 persen rakyat Indonesia tervaksinasi, karena harus menjadi herd immunity dan saling menjaga," ujar Erick Thohir. (antara/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!


Redaktur & Reporter : Adek

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler