jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kasus penggunaan alat tes usap antigen bekas di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, diusut tuntas, meskipun Menteri BUMN Erick Thohir sudah memecat semua direksi Kimia Farma Diagnostik (KFD).
Mantan ketum PSSI itu mengatakan jangan sampai pemecatan direksi PT Kimia Farma Diagnostik menjadi klimaks dari kasus tersebut. "Proses hukum tetap harus berjalan," tegasnya, Senin (17/5).
BACA JUGA: Erick Thohir Pecat Semua Direksi Kimia Farma Diagnostika
Menurut LaNyalla, kasus antigen bekas telah melukai kepercayaan masyarakat kepada perusahaan pelat merah tersebut.
Dia berharap pemecatan pimpinan PT Kimia Farma Diagnostika dapat mengembalikan kepercayaan publik.
BACA JUGA: Kasus Tes Covid-19 Menggunakan Alat Bekas Antigen, Begini Penjelasan Polda Sumut
Sebab, ujar LaNyalla, perusahaan jaringan laboratorium ini merupakan anak atau cucu BUMN.
"Ini artinya juga menyangkut kepercayaan kepada pemerintah," ungkap senator dari Jawa Timur, itu.
BACA JUGA: Polsek Cengkareng Tes Swab Antigen 12 Pemudik, Nih Hasilnya
Menurutnya, perilaku oknum di lapangan tak bisa dilepaskan dari fungsi pengawasan, sehingga direksi juga harus ikut bertanggung jawab.
"Ini membuktikan buruknya sistem pengawasan di KFD," kata LaNyalla.
Oleh karena itu, dia menegaskan, perlu diusut juga mengenai dugaan keterlibatan mantan direksi yang dipecat.
"Seperti yang telah diingatkan Menteri BUMN karena kasus ini merupakan pelanggaran yang sangat membahayakan masyarakat dan juga sistem kesehatan nasional," paparnya.
Menteri BUMN, Erick Thohir memecat jajaran direksi PT Kimia Farma Diagnostika pascaterungkapnya kasus penggunaan alat tes antigen bekas di Bandara Kualanamu.
Jajaran direksi yang dipecat adalah Direktur Utama PT KMD Adil Fadilah Bulqini dan Direktur KFD I Wayan Budhi Artawan.
Menurut LaNyalla, pemecatan direksi PT KFD sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun pemerintahan yang bersih.
LaNyalla menjelaskan publik memerlukan transparansi terkait penyelesaian kasus ini.
Sebab, kata dia, ini merupakan masalah kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan sistem kesehatan.
"Terutama dalam pengendalian penyebaran Covid-19, wabah yang membahayakan dan masih menjadi pandemi," ucap LaNyalla.
Kepada direksi PT KFD yang baru, LaNyalla mengingatkan agar memberi pelayanan yang terbaik.
Apalagi PT KFD mengeklaim sebagai penyedia layanan yang profesional.
Saat ini, Agus Chandra ditunjuk sebagai Plt Direktur Utama KFD dan Abdul Azis sebagai Plt Direktur.
"Perlu evaluasi yang menyeluruh baik kinerja maupun manajerial serta dilakukan pengawasan secara berkelanjutan.
"Atasan jangan sampai abai dalam melakukan pengawasan agar tidak ada keteledoran yang menimbulkan kesempatan bagi oknum-oknum nakal," kata LaNyalla. (*/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Boy