jpnn.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menilai langkah pemerintah untuk tidak memberlakukan lockdown beberapa waktu lalu sudah tepat, demi menyelaraskan aspek kesehatan dan ekonomi.
Hal yang diperlukan dalam situasi tak normal dan penuh tantangan akibat COVID-19, adalah kemampuan adaptasi dan juga melakukan berbagai terobosan out of the box agar ekonomi pulih.
BACA JUGA: Kenapa Harus Erick Thohir yang jadi Ketua Pelaksana?
"Pandemi COVID-19 mengubah segalanya, mulai dari cara bekerja dan bagaimana mengelola bisnis. Tak hanya sektor swasta, perusahaan BUMN pun terdampak. Kini kita melihat di kuartal pertama ekonomi Indonesia masih tumbuh 2,9 persen sementara sejumlah negara lain di periode sama ada yang sudah minus hingga 17 persen," kata Erick dalam acara Let's Talk From Home di aplikasi Maxstream dikutip Selasa (21/7).
Dengan kebijakan new normal, dia optimistis, dalam beberapa bulan ke depan, ekonomi akan kembali pulih di kisaran 50 persen dan akan kembali normal 100 persen setelah vaksin ditemukan.
BACA JUGA: Erick Thohir Diminta Buka Nama-nama yang Minta Jatah Komisaris BUMN
“Ekonomi harus mulai bergerak, dan kami yakini dalam beberapa bulan ke depan, maksimal 50 persen ekonomi akan kembali. Saat ini juga menjadi tantangan, melakukan adaptasi, berusaha mencari, mendapatkan uang tetapi cost efisiensi juga dilakukan. Namun, ada banyak pekerjaan baru akibat COVID-19, yaitu digitalisasi, semua dipaksa berubah dalam waktu sesingkat-singkatnya,” tambahnya.
Dijelaskannya, dampak COVID-19 juga terasa ke perusahaan BUMN. Sebelum COVID-19, di periode Februari 2020, pemerintah masih optimistis BUMN akan mampu memberi deviden besar ke negara.
BACA JUGA: Rekrutmen CPNS dan PPPK: Kabar Baik untuk Honorer K2 Tenaga Teknis
Namun akibat COVID-19 semua berubah, mayoritas BUMN terkena dampak, dan pertumbuhannya terganggu.
Erick menyebutkan yang bertahan dari gempuran COVID-19 hanya BUMN sektor digital, kesehatan, perkebunan.
“BUMN seperti pengusaha juga. Hanya 10 persen masih bertahan, sisanya berat. Karena itu saya juga tidak malu sampaikan ke DPR bahwa untuk deviden mungkin hanya seperempat. Namun program efisiensi, pengawasan manajemen BUMN terus dilakukan," tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga melakukan perampingan BUMN agar efisien. Dari 142 BUMN sekarang tinggal 107, jumlah komisaris juga dikurangi, supaya perusahaan sehat.
"BUMN kadang perlu melakukan back to basic, fokus di bisnis, expertise, agar bisa leading tanpa melupakan dua hal percepatan digital dan perbaikan sumber daya manusia,” jelas Erick.
Mengenai kritik yang diarahkan kepadanya, Erick menyebut hal itu bagian lumrah dari proses demokrasi dan dia mampu memilah mana kritik yang benar dan memiliki kepentingan.
Dia memastikan, sebagai menteri keberpihakan pada masyarakat luas dan loyal kepada presiden untuk menjalankan kebijakan sesuai blue print.
Juga visi presiden dan dilakukan dengan terukur, karena BUMN harus berkontribusi, salah satunya dalam bentuk deviden. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad