jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekjen PDIP Eriko Sotarduga menilai pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais bahwa salah satu syarat rekonsiliasi dengan membagi kursi dengan porsi 55 : 45 wajar-wajar saja.
Hanya saja, kata Eriko, semua terpulang lagi kepada keputusan Presiden Joko Widodo dan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
BACA JUGA: Wasekjen PKB Sindir Amien Rais: Baru Datang Sudah Mengatur
"Yang disampaikan beliau itu wajar-wajar saja, boleh-boleh saja, tetapi itu ya (tergantung) Bapak Jokowi, dan itu saya kembalikan ke teman-teman apakah hal itu wajar saja," ungkap Eriko di gedung DPR, Jakarta, Senin (22/7).
Eriko justru melihat ada tanda-tanda atau maksud lain dari pernyataan Amien Rais. Dia menduga mungkin Amien tidak menginginkan bergabung dengan pemerintahan, meskipun sistem tata kenegaraan Indonesia tidak mengenal istilah oposisi.
BACA JUGA: Tidak Seperti Pak Amien Rais, Zulkifli Hasan Enggak Pakai Syarat
BACA JUGA: Masa Jabatan Presiden Ditambah menjadi 8 Tahun, Mungkinkah?
"Mungkin ini pesan juga ke internal beliau, artinya PAN tidak usah bergabung dengan koalisi atau bersama pemerintahan," katanya.
BACA JUGA: Mbak Titiek Pengin Prabowo & Amien Segera Luangkan Waktu Jemput Habib Rizieq
Eriko tidak ingin mendahului keputusan Jokowi dan partai koalisi terkait pernyataan Amien tersebut. Hanya saja, Eriko menyatakan bahwa kemungkinan usulan itu diterima sangat kecil.
"Kemungkinan seperti itu walaupun tidak bisa dikatakan tidak mungkin tetapi sangat kecil kemungkinan seperti itu," jelas dia.
Nah, sekali lagi Eriko menegaskan bahwa pernyataan Amien itu sebagai pertanda keinginan PAN untuk berada di luar pemerintahan. "Jadi ini hal posisit saja, jangan hanya dilihat ini dari sudut negatif. Kalau ini dipenuhi Presiden Jokowi dan koalisi, ini bisa saja tetapi sangat kecil," kata Eriko.
Menurut Eriko, mendukung tidak harus di dalam pemerintahan. Dia menegaskan bahwa di luar pemerintahan juga boleh, seperti yang diistilahkan menjadi oposisi yang dinamis dan konstruktif.
Dia menegasksn, PDI Perjuangan 10 tahun berada di luar pemerintahan. Tentu selama kurun waktu itu tidak semua kebijakan dianggap tak baik dan ditentang. Yang baik tentu didukung, yang tidak bagus tetap dikritisi.
"Jadi kami katakan mendukung pemerintahan boleh di dalam boleh di luar. Sekali lagi lagi kata-kata presiden menjadi oposisi atau di luar pemerintahan atau di dalam itu sama mulianya," kata Eriko. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setelah Wacana Pemulangan Habib Rizieq, Minta Kursi Ketua MPR
Redaktur & Reporter : Boy