JAKARTA - Kisruh pengalihan saham blok migas West Madura Offshore (WNO) di perairan barat Pulau Madura semakin rumit sajaDua otoritas kebijakan migas, yakni BPMigas (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) justru saling lepas tangan terkait siapa yang paling bertanggung jawab dalam menentukan porsi saham di blok migas WMO.
Kementerian ESDM menyatakan semua hal terkait pengalihan saham merujuk pada rekomendasi BPMIGAS (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi)
BACA JUGA: Sentul City Gandeng Pertamina
Sebaliknya, BPMigas menegaskan semua persetujuan terkait pengalihan saham dikeluarkan setelah adanya persetujuan Dirjen Migas atas nama Menteri ESDM.Staf Ahli Menteri Bidang Investasi dan Produksi Kementerian ESDM Kardaya Warnika mengatakan, dalam hal pengalihan participating interest atau saham, kontraktor dapat mengalihkan saham setelah mendapat persetujuan Menteri ESDM berdasarkan pertimbangan BPMIGAS. "Sehingga, dalam masalah ini, BPMIGAS memegang peranan penting untuk melakukan evaluasi dan memberikan pertimbangan atau rekomendasi," ujarnya di Jakarta, Selasa (26/4).
Sebagaimana diketahui, Blok West Madura ditandatangani pada 7 Mei 1981 dengan porsi kepemilikan saham Pertamina 50 persen, Kodeco 25 persen, dan CNOOC 25 persen. Namun, menjelang kontrak blok ini berakhir pada Mei 2011 mendatang, Kodeco menjual 12,5 persen sahamnya kepada PT Sinergindo Citra Harapan
Penjualan saham di saat menjelang berakhirnya kontrak ini sudah disetujui oleh BPMIGAS
BACA JUGA: ESDM Lepas Tangan Soal Alih Saham West Madura
Hal tersebut memicu kecaman dari banyak pihak yang menuding langkah tersebut merupakan akal-akalan untuk memperpanjang kontrak Kodeco dan CNOOCNamun, dalam surat BPMIGAS perihal Persetujuan Pengalihan Interest di Wilayah Kerja West Madura kepada Kodeco pada 31 Maret 2011 lalu, disebutkan dengan jelas bahwa persetujuan BPMIGAS tersebut dikeluarkan setelah adanya persetujuan Dirjen Migas atas nama Menteri ESDM.
Sementara itu, terkait nasib kontrak West Madura, apakah akan diperpanjang kepada kontraktor lama atau diberikan kepada Pertamina, Kardaya menyebut, Kementerian ESDM dalam posisi menunggu rekomendasi BPMIGAS
BACA JUGA: Impor Produk Jepang Ungguli Tiongkok
"Jadi, keputusan Blok West Madura masih menunggu hasil evaluasi BPMIGAS," katanya.Menurut Kardaya, Kementerian ESDM selalu berupaya agar perusahaan nasional, khususnya Pertamina sebagai BUMN yang 100 persen sahamnya milik negara dapat lebih berperan"Kementerian ESDM terus mendukung upaya-upaya Pertamina sesuai dengan kemampuannya untuk terlibat didalam kegiatan perminyakan di Indonesia," terangnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Darwin ZSaleh memberikan sinyal untuk memperpanjang kontrak kepada kontraktor lama, namun memberikan porsi kepemilikan saham yang lebih besar kepada Pertamina"Kira-kira 60 persen," ujarnyaNamun, Pertamina sudah menyatakan keinginannya untuk mengelola 100 persen saham West Madura dan menjadi operatorBahkan, manajemen Pertamina juga sudah menyatakan kesiapan dan kesanggupan untuk menggenjot produksi West Madura.
Pada kesempatan terpisah, Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengharapkan, pengelolaan dan pengembangan Blok WMO diberikan 100 persen kepada Pertamina setelah berakhirnya masa kontrak kerja sama pada 6 Mei 2011. “Seperti berlaku di sejumlah negara kesempatan pertama akan memberikan kepada perusahaan minyak nasional untuk menggarap migas di wilayahnya,” kata Mustafa di Istana Presiden kemarin.
Untuk itu, dia telah meminta Pertamina untuk betul-betul menyiapkan keuangan maupun manajemen serta fasilitas pendukung jika memang dipercayakan sepenuhnya mengelola West MaduraDia mengatakan saat ini masih ada waktu untuk terus menyakinkan pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta telah melakukan pembicaraan dengan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh untuk memberi kesempatan pada Pertamina(owi/kim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Potensi Listrik Arus Laut 6 Ribu MW
Redaktur : Tim Redaksi