MEREBAKNYA isu pencopotan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI menuai tanggapan dari kalangan masyarakatBila pencopotan itu dilandasi ketidakbecusan pejabat dalam melaksanakan tugas, maka pimpinan tertinggi juga harus bertanggung jawab
BACA JUGA: Gizi Buruk Masih Hantui Ibu Kota
Koordinator Urban Poor Consortium (UPC), Wardah Hafidz menegaskan, ketidakmampuan pejabat eselon dua dalam mewujudkan pelayanan publik secara maksimal harus dipertanggungjawabkan
“Bawahannya tak bekerja dengan baik, gubernur juga tanggung jawab karena dapat rapor merah,” ujar dia seperti dilansir INDOPOS (JPNN Group), kemarin
BACA JUGA: Ledakan Mobil Hebohkan Markas Polda Metro Jaya
Dengan kata lain, sambung Wardah, tanggung jawab seorang gubernur lantaran tidak mampu memimpin para eselon dua dapat dilakukan dengan cara mundur dari jabatannya“Masalah keseluruhan sistem tak berjalan dengan baik
BACA JUGA: Pelantikan Airin-Davnie Dipercepat
Bisa saja kesalahan pejabat, tapi mesin utamanya juga,” tandas dia.Sejumlah pejabat yang kabarnya akan tergusur dari jabatannya yakni pada lini kepala dinas, kepala biro dan walikotaHal ini sebagai dampak dari penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ombudsman perihal belum maksimalnya pelayanan publik di lingkungan Pemprov DKIBahkan kondisi demikian menuai desakan dari sejumlah kalangan masyarakat agar gubernur dan wakil gubernur mempercepat eliminasi atau pencopotan pejabat yang tidak memiliki kinerja bagus.
Sementara kalangan DPRD DKI juga sempat melontarkan ketidakpuasan atas kinerja seluruh walikota di lima wilayah kotaAlasannya, masih banyak keluhan dari masyarakat perihal pelayanan di tubuh birokrasi
Buruknya kinerja para eselon dua itu dinilai karena akibat banyaknya tarik menarik kepentingan dengan DPRD DKI JakartaKhususnya dalam setiap pembahasan dan penetapan anggaran Banyaknya anggaran titipan berupan pokok-pokok pikiran DPRD dianggap sebagai salah satu penyebab rusaknya tatanan program di satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Menanggapi hal itu, Wardah menegaskan, keberadaan dewan yang cenderung mengintervensi pejabat bukan hal baruNamun diperlukan sikap tegas dan transparan dari para pimpinan SKPD untuk mengungkap permainan anggaran“DPR-nya tukang palak, dari dulu sudah begitu,” sergah dia
Seharusnya, tambah dia, para pejabat bisa menolak dengan tegas keinginan oknum dewan yang menitipkan anggaran untuk kepentingan pribadiKenyataannya, tidak ada satupun pejabat yang berani mengungkap persoalan ituPastinya ada penyebab atas sikap eksekutif kepada dewan.
Bisa saja dilatarbelakangi ketakutan akan terbongkarnya kasus penyimpangan anggaran yang pernah dilakukan pejabat“Harusnya dibuat transparan ke publikBisa jadi karena takut atau ikut dapat bagian jugaJadi kalau mau bersih, sistemnya harus transparan,” tukas Wardah
Seperti diketahui, Koordinator Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) M Rico Sinaga sebagai pihak yang pertama kali mengungkapkan akan terjadi eliminasi atas 13 eselon dua di Pemprov DKIHal ini terjadi lantaran merosotnya kinerja dalam melayani masyarakatBukan itu saja, eliminasi juga terjadi lantaran banyaknya para pembantu Gubernur Fauzi Bowo yang akan terjerat dalam persoalan hukumTerutama terkait dengan pelaksanaan anggaran(rul)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pria di DKI Diajak Ikut KB
Redaktur : Tim Redaksi