jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari angkat bicara menyikapi serangan bertubi-tubi terhadap pemerintah terkait penunjukkan Komjen Pol M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.
Serangan terhadap pemerintah tidak hanya dianggap melanggar Undang-undang Polri dan UU Pilkada, tapi mulai mengarah pada wacana menggulirkan Hak Angkat DPR tentang Pj Gubernur Jabar.
BACA JUGA: NasDem Ikut Sesalkan Penunjukan Komjen Iriawan
Eva mengatakan sebaiknya keputusan melantik Iwan Bule - sapaan akrab Iriawan- ini didebat terlebih dahulu di Komisi II DPR, karena penjelasan dan argumen pemerintah soal itu juga solid. Apalagi Keppres pengangkatannya sudah double check dengan biro hukum di Sekretariat Negara dan internal Kementerian Dalam Negeri.
Eva bahkan mengingatkan publik pada peristiwa yang sama pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Apalagi zaman SBY hal tersebut juga pernah dilakukan. Yaitu tahun 2008, saat Pj Gubernur Sulsel adalah Mayjen TNI Ahmad Tanribali," ucap Eva kepada JPNN, Selasa (19/6).
BACA JUGA: Fraksi NasDem Dukung Wacana Hak Angket Pj Gubernur Jabar
Sedangkan dari unsur Polri, katanya, di era SBY juga terjadi pengangkatan Irjen Pol Carlo Tewu menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat.
"Saat itu, Carlo Tewu tak menjabat di posisi struktural Mabes Polri, melainkan menjabat di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam)," ucap politikus Senayan itu.
BACA JUGA: Komjen Iriawan Pj Gubernur Jabar, tak Ada Aturan Dilanggar
Karena itu, dirinya heran mengapa ketika di era Jokowi ada pengangkatan jenderal polisi menjadi Pj Gubernur diributkan. Terlebih lagi Iwan merupakan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).
"Ramenya hanya khusus ke Pak Iwan, ada apa? Harusnya santai saja supaya jernih. Ini masih bulan Syawal. Masih masa kontemplasi," pungkasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berita Terbaru dari Kemdagri soal Iriawan Pj Gubernur Jabar
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam