jpnn.com, JAKARTA - Peran perguruan tinggi dalam meningkatkan efektivitas dana desa, akan terus ditingkatkan.
Kemarin (8/12), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) rapat kerja forum Perguruan Tinggi Untuk Desa (Pertides) di Jakarta.
Raker ini diikuti oleh 79 rektor dan kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) di seluruh indonesia.
BACA JUGA: Puan Minta Komitmen Pimpinan Daerah buat Program Padat Karya
Kemendes bakal melibatkan perguruan tinggi dalam program vokasional dan evaluasi tiga tahun dana desa.
Mendes Eko Putro Sandjojo berharap, Forum Pertides bisa mngkoordinir survey bersama untuk mengetahui efektivitas dan pencapaian tiga tahun dana desa.
BACA JUGA: Lagi, Kades Ditahan Lantaran Korupsi Dana Desa
“Apakah tujuan dari dana desa tercapai atau tidak, efektif atau belum, sampai manfaatnya di masyarakat atau belum, Pertides mempunyai kompetensi dalam bidang-bidang tersebut," kata Eko.
Nantinya perguruan tinggi bisa mempublikasikan hasil risetnya agar mendapatkan feedback baik dari desa maupun pihak pemerintah.
BACA JUGA: Dana Desa Tak Transparan, Kades Didemo Warga
Peran Pertides yang tidak kalah penting juga mengarahkan Kemendes dalam melakukan perekrutan online calon tenaga pendamping desa.
Politikus PKB ini juga berharap Pertides bisa merumuskan pendidikan vokasional bagi para pemuda di desa.
Tujuannya adalah untuk mengurangi pengangguran dan rendahnya kompetensi dan SDM tenaga kerja di indonesia.
Kemendes sendiri telah menetapkan Rp 100 miliar untuk program inovasi desa. “Ada pinjaman dana untuk program inovasi desa dan program-program pendidikan vokasional,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Pertides, Kadarsyah, mengatakan bahwa Program vokasional ini juga melibatkan lintas kementerian.
Tujuannya untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja. Untuk meningkatkan tenaga kerja, pendidikan vokasional harus didukung penuh oleh dunia industri.
Menurut Kadarsyah, industri-lah yang akan memakai lulusan. Mereka yang akan menentukan lapangan kerja seperti apa yang dibutuhkan sebagai demand-nya. Sementara sisi supply-nya akan ditangani oleh perguruan tinggi.
“Kami siapkan kurikulumnya yang terkait, kementerian terkait pun masuk sebagai legulator dan supporting,” pungkas Kadarsyah.(tau)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Diduga Korupsi Rp 1,1 M, Pj Kades Ngaku Hanya Rp 150 Juta
Redaktur & Reporter : Soetomo