JAKARTA - Menteri-menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II patut kembali waswasLaporan hasil evaluasi kementerian oleh Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) segera kembali diumumkan
BACA JUGA: KY Larang Hakim Terima Parsel Lebaran
Yakni, untuk periode Juli-Agustus 2010.Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto menegaskan, hasil evaluasi akan diumumkan ke publik seperti hasil penilaian periode sebelumnya
BACA JUGA: KontraS Desak Calon Kapolri Segera Diumumkan
Tidak ada perubahan," ujarnya di Jakarta, Sabtu (28/8)Sikap Kuntoro ini sekaligus menjawan pro-kontra publikasi nilai kinerja para menteri itu
BACA JUGA: Kejagung Tak Lagi Periksa Jaksa Cirus Cs
Sempat muncul suara agar kinerja kementrian cukup di internal kabinet agar tidak menimbulkan polemik publik.Publikasi penilaian menteri itu, kata dia, akan dilakukan setelah dibahas dalam sidang kabinetDalam evaluasi pertama, ada tiga kementerian yang mendapat rapor merahYaitu, Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin Patrialis Akbar, Kementerian Komunikasi dan Informatika di bawah pimpinan Tifatul Sembiring, serta Kementerian PU yang dipimpin Joko Kirmanto
Kuntoro menegaskan, seperti halnya evaluasi yang lalu, penilaian tetap akan ditujukan pada kementerian-kementerian yang ada, bukan pada kinerja personal menterinyaUkurannya didasarkan pada capaian program prioritas, rencana aksi, dan subrencana aksi masing-masing kementerian"Jadi, (evaluasi) pada program kerja, bukan menterinya," tegas mantan kepala pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh itu
Hasil evaluasi UKP4 yang disampaikan pada Juni lalu sempat memunculkan reaksi dari partai-partai pengusung para menteri yang mendapat rapor merahWacana reshuffle pun sempat mengemuka saat ituSejumlah kalangan juga meminta presiden mengganti menteri yang berkinerja buruk tersebut
Ketua Fraksi Partai Demokrat Ja;far Hafsah menyatakan, hasil evaluasi UKP4 itu sebenarnya tidak perlu ditanggapi terlalu berlebihanSebab, evaluasi memang semata ditujukan untuk mendorong kinerja kementerian agar maksimalTak terkecuali, hasil evaluasi periode Juli-Agustus yang diumumkan dalam waktu dekat
Menurut dia, hingga kini, pihaknya juga masih belum menangkap sinyal bahwa presiden akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat"Belum ada indikasi akan dilakukan reshuffle," ungkapnya.
Ja"far menyatakan, dalam menjalankan pemerintahan, presiden memang berhak mengganti kapan pun pembantu-pembantunyaTujuannya, selain penyegaran, yang utama adalah untuk tetap memaksimalkan kinerja kabinet"Itu konsekuensi logisTapi, sekarang belum sampai ke sana," tegasnya(dyn/c5)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PT KA Sediakan Gerbong Khusus Lansia-Ibu Hamil
Redaktur : Tim Redaksi