jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat.
Dengan demikian, dipastikan Otsus Papua dan Papua Barat tetap akan berlanjut.
BACA JUGA: Billy Mambrasar: Program Adem Berguna bagi Pendidikan di Papua
Yang sedang dilakukan adalah evaluasi, agar pelaksanaan otsus ke depan semakin baik.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo mengatakan, perlu ada keterbukaan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar otsus dapat benar-benar bisa dievaluasi secara menyeluruh. Apa yang masih kurang dan perlu diperbaiki.
BACA JUGA: Penjelasan Terkini Mahfud MD Terkait Otsus Papua, Tolong Disimak
John Wempi mengatakan, sampai saat ini belum ada keterbukaan baik pemrov maupun pemerintah kabupaten terkait implementasi dari sisi kebijakan penyerapan dana.
Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk dilakukan evaluasi agar pelaksanaan dana otsus Papua dapat tersalur lebih baik lagi.
BACA JUGA: Benarkah Ada Penjarahan di Thamrin City? Simak Penjelasan Polisi
Pihaknya pun mendorong agar kelompok masyarakat duduk bersama sehingga dana otsus berdampak lebih besar bagi kesejahteraan rakyat Papua.
John Wempi menjelaskan, yang terpenting sekarang ini adalah membangun kesejahteraan ekonomi, infrastruktur, memanusiakan orang Papua.
“Karena itu saya ingin sampaikan kalau otsus gagal, atau sukses, harus ada evaluasi seluruh terkait implementasi, lalu baru bisa memberi opini. Saya berharap pemerintah provinsi bisa lebih membuka diri, apa yang sudah dilaksanakan, apa yang kurang, itu diperbaiki disempurnakan,” ucap Wempi dalam webinar bertajuk Kawal Otsus & Solusi Konflik di Papua, Selasa (13/10).
John Wempi memastikan, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan Infrastruktur di Papua dan Papua Barat.
Dia menyebut, dana infrastruktur dari Kementerian PUPR sejak 2015 hingga 2020, mencapai Rp 33 triliun, digunakan untuk membangun konektivitas, membantu akses masyarakat.
Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw, menambahkan, agar otsus mampu diterima semua lapisan masyarakat, semua penyelenggara negara seharusnya menjadi juru bicara, bahwa ada kebijakan negara yang luar biasa membantu Papua.
Karena tidak tersosialisasikan dengan baik, muncul anggapan bahwa otsus itu tidak sampai ke masayarakat.
Padahal, otsus ada untuk mendorong kesejahteraan, kesetaraan bagi masyarakat asli Papua terutama di berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan.
“Dalam hal otsus, memerlukan keterbukaan penyelenggara negara di Papua. Mereka, bicara sampaikan manfaat otsus, kami aparat keamanan membantu mendukung,” ujarnya.
Paulus menjelaskan, sejatinya ada juga kabupaten di Papua yang terbuka, berkolaborasi dengan masyarakat, sehingga dari aspek keamanan pun lebih baik. Menurut Paulus, masyarakat Papua ingin sosok pemimpin hadir.
“Presiden bolak balik memberi keteladanan, datang langsung, harusnya penyelenggara negara juga sama. Kalau kami aparat di depan, kami hanya dinilai penegakan hukum, kalau penyelanggara negara sudah jelas, mekanisme sistemnya. Kalau kesejahteraan dilakukan baik, keamanan akan baik juga kok,” tuturnya.
Tenaga ahli Deputi V dari Kantor Staf Presiden RI Laus Deo Calvin Rumayom menjelaskan, KSP saat ini sudah dan terus membuka komunikasi dengan pemda, masyarakat di Papua, karena Presiden memberi catatan terkait beberapa hal, seperti Pilkada maupun Otsus.
KSP pun selama 6 bulan terkahir, melakukan komunikasi, menggali informasi soal otsus di mana ada kesan memang belum semua kabupaten/kota menunjukan keterbukaan untuk mengevaluasi dari Otsus yang sudah jalan.
Meski begitu, ada juga kabupaten yang sudah secara mandiri melakukan evaluasi seperti Jayapura.
“Ini bisa menjadi contoh baik wilayah lain, mengevaluasi mandiri untuk memastikan otsus yang selama bergulir, hasilnya bagi masyakakat apa saja, dan jadi gambaran memperbaiki yang belum terealisasi,” ujarnya.
KSP terus mendorong agar fasilitas dasar betul betul dilaksanakan pemerintah. KSP sebagai debottlenecking, akan terus memastikan agar semua yang menjadi hak masyarakat seperti akses untuk meningkatkan distribusi barang.
KSP juga berkoordinasi dengan Bappenas, BPKP, agar berbagai program di level kementerian yang berkaitan dengan Papua dan Papua Barat benar-benar dilaksanakan.
Apalagi Presiden sudah mengingatkan bahwa, dalam membangun Papua dan Indonesia, perlu semangat cara pandang baru. Apalagi sudah ada Inpres No 9 2020 Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
“KSP mendorong agar apa yang diamanatkan dalam Inpres, mendorong kesejahteraan, meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, benar-benar dilaksanakan oleh kementerian, pemerintah daerah,” tandasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad