JAKARTA - Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) menjadi satu-satunya partai koalisi pemerintah yang secara tegas menolak pembangunan gedung baru DPR RIDan partai matahari cerah yang selama ini dikenal penurut itu mencoba tampil berbeda dengan pimpinan koalisi, Partai Demokrat
BACA JUGA: Giliran Kontras Desak BK Usut Beking Penyelundup
Bahkan, Ketua FPAN Tjatur Sapto Edi yakin ketegasan partainya itu akan diikuti oleh mitra koalisi lainnya.“Kami yakin bisa membatalkan rencana pembangunan gedung tersebut
BACA JUGA: Kata Marzuki, Gerindra Setuju DPR Bangun Gedung Baru
Salah satunya tadi pagi saya sempat ketemu dengan Saan Mustopa (Sekretaris FPD),” kata Tjatur kepada wartawan seusai menemui Koalisi Masyarakat Penegak Citra DPR dan Pemantau Rencana Pembangunan Gedung DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, (30/3).Menurut Tjatur, F-PAN mengingatkan jangan sampai proses pembangunan gedung baru DPR malah merenggangkan hubungan rakyat dengan para wakilnya
BACA JUGA: Tanpa Tes, Dokter Langsung Diangkat CPNS
“Jangan sampai diposisikan DPR ini berhadapan dengan rakyat,” ujarnya.Tjatur pun mengaku sikap partainya itu tidak akan mengganggu hubungan di Setgab Koalisi“Ini nggak berpengaruh terhadap hubungan koalisi,” tuturnya
Wakil Ketua Komisi III DPR ini berpendapat, proses pembuatan desain besar gedung baru ini harus disayembarakanJangan sampai begitu gedung baru selesai dan menghabiskan anggaran negara yang begitu besar kemudian hasilnya sangat mengecewakan“Waktu rapat itu kita sudah menyampaikan lewat anggota F-PAN di BURT, kalau ingin dibangun syaratnya ini harus disayembarakanDPR itu kan rumah rakyat,” ucapnya.
Selain memberikan syarat agar desainnya disayembarakan, F-PAN juga bisa setuju gedung baru itu asalkan harganya bisa kurang dari Rp 7,2 juta per meter persegiIa pun membandingkannya dengan gedung negara lain seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Gedung Ditjen Pajak.
“DPR kan per meternya Rp 7,2 jutaMK kan Rp 10 juta katanyaKantor Pajak katanya lebih mahal lagiDPR harus menurunkan standarDPR tidak boleh berjarak dengan rakyatDPR tidak boleh larut dalam kemewahan, kita harus menurunkan standar,” jelasnya.
Terkait ini, sejumlah aktivis LSM yang menemui F-PAN menyampaikan beberapa kejanggalan pembangunan gedung baru DPR“Kejanggalan paling utama adalah ada pihak-pihak yang begitu ngotot untuk terus melaksanakan pembangunan gedung baruPadahal berkali-kali DPR mengatakan ingin menunda pembangunan, ingin mengkaji dan mengevaluasi,” kata aktivis Koalisi Masyarakat Penegak Citra DPR dan Pemantau Rencana Pembangunan Gedung DPR Sebastian Salang.
Kejanggalan lainnya, kata Sebastian, adalah munculnya gambar gedung baru yang secara tiba-tibaPadahal dalam pembuatan gambar tersebut membutuhkan proses dan pertimbangan yang matang termasuk biaya“Bagaimana tiba-tiba muncul gambar ini, artinya sudah ada yang menyiapkanApakah ini tidak ada biayanya dalam membuat gambar,” ujarnya.
Sebastian menambahkan, telah terjadi penyimpangan dalam proses pembangunan gedung baru iniSeharusnya, belum langsung pada eksekusi atau pelaksanaan tender pekerjaanTetapi pada tahap rekomendasi melanjutkan proses perencanaan dengan meminta pendapat teknis pekerjaan lanjutan.
“Pada tanggal 14 Maret 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Setjen DPR telah melaksanakan pengumuman prakualifikasi untuk pekerjaan konstruksi pembangunan gedung DPR yang akan menggunakan APBN TA 2011, 2012 dan 2013,” jelas Ketua Forum Masyarakat Peduli Pemantau Pemilu (Formappi) ini
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PD Saan Mustopa mengakui pembangunan gedung baru itu ada penolakanNamun menurutnya, pembangunan gedung baru itu sangat urgent, mengingat kapasitas gedung parlemen yang lama sudah tidak memadai.
“Kondisi yang terjadi sekarang ini sangatlah menyedihkanKalau kita mau ke ruangan naik lift saja harus berjubel dan mengantriItu menunjukkan kapasitas gedung sudah tidak memadai lagi,” ucap Saan yang mengaku harus mengantri kalau mau ke ruangannya di lantai 9 Nusantara I Gedung DPR(dil)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dirut Bulog Janji Awasi Raskin
Redaktur : Tim Redaksi