jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mendorong Presiden Jokowi mengintensifkan kerja sama pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi tingginya inflasi.
Sinergi ini sebenarnya memiliki kerangka, yakni Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN).
BACA JUGA: Bamsoet Menilai Fadel Muhammad sebagai Sosok yang Komplet
TPIN terdiri dari tim pengendalian inflasi pusat (TPIP), tim pengendalian inflasi daerah (TPID) provinsi, dan TPID kabupaten/kota. TPIP beranggotakan sejumlah menteri, Gubernur Bank Indonesia, hingga Kapolri.
Sementara itu, menurut Fadel, TPID beranggotakan gubernur, bupati, dan wali kota beserta jajaran terkait.
BACA JUGA: Fadel Muhammad Minta MUI dan Ormas Islam Wujudkan Ukhuwah Islamiyah
‘’Harapan Presiden agar sinergi TPIN ditingkatkan yang disampaikannya di depan 500-an perwakilan pemerintah daerah dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 pada 18 Agustus 2022,’’ ucapnya.
Tantangan yang dihadapi saat ini begitu urgen atau tidak normal sehingga dibutuhkan upaya untuk mengatasinya.
BACA JUGA: Fadel Muhammad: Pencopotan Saya Itu Inkonstitusional
Koordinasi di tim ini selama ini dianggap kurang terjalin dengan baik. Indikasi ini terlihat dari desakan Presiden agar jajaran pemerintah pusat dan daerah bekerja memperkuat kerja sama TPIP-TPID dengan melihat persoalan secara makro, mikro, dan detail dengan berbasis data.
Fadel mengungkapkan tantangan besarnya adalah dampak dari perang Rusia-Ukraina yang telah mendorong inflasi tinggi di sejumlah negara akibat terganggunya rantai pasok global.
Beberapa negara anggota G-20 mengalami inflasi (secara tahunan, yoy) lebih dari dua digit pada Juli 2022, yakni Turki (79,6 %), Argentina (71 %), Rusia (15,1 %), UK (10,1 %), dan Brasil (10,07 %).
Indonesia ikut terpengaruh kondisi tersebut sehingga dalam dua bulan terakhir, inflasi tahunan lebih dari patokan tertinggi 4%, yakni 4,35% pada bulan Juni dan 4,94% pada bulan Juli.
Negara-negara ASEAN lain juga mengalami inflasi tinggi lebih dari 5 %. Singapura inflasi Juli 2022 mencapai 6,7%, Thailand (7,61 %), Filipina (6,4 %), Kamboja (7,8 %), Myanmar (17,78 %), dan Laos (23,6 %).
Tingginya inflasi di sejumlah negara mengakibatkan ancaman kebangkrutan suatu negara.
Jokowi menyebutkan ada 107 negara terdampak krisis dan beberapa di antaranya diperkirakan akan jatuh bangkrut.
Sebanyak 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrem dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan dan kelaparan.
Tantangan lainnya bagi Indonesia adalah kondisi musim dan bencana alam seperti banjir yang masih terjadi di sejumlah daerah. Dampak langsung dari kondisi tersebut adalah tingginya inflasi untuk kelompok volatile foods seperti beras, minyak goreng, telur ayam ras, dan lain-lain.
Indonesia sebenarnya cukup beruntung karena memiliki kekayaan alam pangan yang melimpah. Seharusnya potensi ini tidak menimbulkan ancaman kelaparan.
Selain itu, luasnya wilayah yang dimiliki juga membuat sentra produksi pangan di sejumlah wilayah mengalami musim yang berbeda yang mendatangkan unsur keberuntungan.
Ketika curah hujan tinggi di satu daerah yang dalam keadaan tertentu bisa menimbulkan banjir yang mengganggu produksi pangan, di daerah lain bisa normal dan membuat produksi pangan melimpah.
Daerah-daerah ini bisa saling membantu membangun rantai pasok produk pangan sesuai kebutuhan. Masalahnya adalah transportasi, apalagi transportasi dilakukan antarpulau dalam jarak yang cukup jauh.
Fadel menuturkan biaya transportasi yang terlampau tinggi akan membuat harga produk pangan di daerah tujuan akan tetap tinggi pada saat permintaannya melonjak. Tanpa campur tangan kebijakan pemerintah kondisi tersebut tetap membuat inflasi di daerah bersangkutan akan tinggi.
‘’Pemberian subsidi biaya transportasi dari anggaran tak terduga, seperti yang dikemukakan presiden akan menjadi solusi mengatasi tingginya biaya transportasi tersebut,’’ ucapnya.
Menurut Fadel, hal lain yang mendapat perhatian presiden adalah mengenai data. Presiden pernah mengatakan bahwa data lebih berharga daripada minyak.
‘’Dengan data, kita bisa mengetahui permasalahan di daerah dengan lebih baik hingga bisa mencari dan menemukan solusinya. Kerja sama antardaerah bisa diperkuat dengan berbasis data,’’ ungkapnya.
Hanya saja, masalah data masih menjadi persoalan. Membangun kultur pemerintahan daerah yang mampu mengelola kinerjanya dengan berbasis data tampaknya masih perlu dorongan.
‘’Presiden mengharapkan pemaparan permasalahan yang dihadapi setiap daerah dilakukan secara detail berbasis data sehingga bisa diketahui dengan baik faktor penyebab permasalahan yang timbul,’’ kata Fadel.
Dengan keterbukaan data dan kerja sama yang makin terjalin, permasalahan ini cepat teratasi. Dampaknya tentu masalah ekonomi nasional akan terkendali.
Fadel menuturkan, dengan data yang tersedia, pemerintah bisa merencanakan program kerja yang lebih baik. Dalam kondisi yang tidak normal seperti saat ini, proses pengambilan keputusan bisa terhambat oleh ketersediaan data yang tidak memadai.
Kekurangan pangan di satu wilayah, misalnya, harus didetailkan datanya agar solusi yang diharapkan benar-benar bisa dicapai dengan cepat dan tepat sasaran. Demikian juga kelebihan produk pangan di daerah yang mengalami panen raya, harus dibekali data yang detail.
Termasuk data pendukungnya, seperti moda transportasi, biaya-biaya terkait, pajak, dan lain sebagainya. Dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) masalah pengumpulan data dan pengolahannya sebenarnya bisa lebih mudah dan lebih cepat dilakukan.
‘’Sudah sejak lama kita sering berdebat dengan data. Masalah produksi beras saja sering menjadi perdebatan panas karena masalah data yang tidak klop di antara sejumlah pihak,’’ ungkapnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi