jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon masih membayangkan bagaimana nantinya proses pemindahan ibu kota negara dijalankan. Sementara, saat ini banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) menolak gagasan tersebut.
Menurut Fadli, ketika proses pemindahan mulai dilakukan, maka semua kementerian dan lembaga akan ikut pindah. Parlemen baik MPR, DPR dan DPD juga dipindah.
BACA JUGA: Parpol Tak Dapat Jatah Bakal Getol Menolak Pemindahan Ibu Kota
"Coba bayangin PNS juga pindah. PNS saja saya dengar sudah banyak yang mengeluh. Tidak mau dan menolak. Nah ini karena memang dijalankan secara amatiran," ucap Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8).
Menurut wakil ketua umum Gerindra itu, rencana pemindahan ibu kota seharusnya diputuskan setelah mendengar pandangan masyarakat, para ahli, termasuk kalangan akademisi.
BACA JUGA: Catat ya, Calon Lokasi Ibu Kota Baru Juga Pernah Terkena Tsunami
"Bukan hanya niat, mungkin karena dapat wangsit dari mana gitu," cetus pimpinan DPR bidang politik, hukum dan keamanan yang suka mengoleksi keris ini.
Fadli menambahkan niat memindahkan ibu kota negara yang diputuskan oleh Presiden Jokowi belum bersifat mutlak. Bisa saja dalam perjalannya kembali berubah setelah adanya kajian yang mendalam. Apalagi suara masyarakat juga harus didengar terkait rencana ini.
BACA JUGA: Ibu Kota Baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sekaligus Perbaiki Bukit Soeharto
"Harusnya presiden mendengarkan rakyat. Ini kan bukan raja. Kalau raja menitahkan, saya mau pindahkan ke situ, itu boleh kalau raja. Ini kan bukan kerajaan, ini negara demokrasi,” tandas Fadli.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ibu Kota Dipindah ke Kaltim, Begini Respons Gubernur Kalteng
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam