jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengkritik dugaan keterlibatan Kantor Staf Presiden (KSP) dalam pembentukan relawan pekerja untuk pemenangan Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu menyayangkan jika sampai KSP terlibat politik praktis. “Kalau menurut saya itu sangat disayangkan. KSP ini lembaga yang dibiayai oleh APBN, tidak boleh ikut dalam partai politik apalagi kegiatan politik yang partisan,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/3).
BACA JUGA: Fadli Zon Kecewa, Zulkifli Dukung KPK
Dia mengatakan KSP seharusnya menyiapkan segala sesuatu terkait dengan tugas-tugas presiden selaku kepala negara atau kepala pemerintahan. "Bukan (mengurus) calon presiden lagi,” katanya.
Menurut Fadli, tindakan ini bisa disebut sebagai abuse of power. Selain itu, ujar Fadli, berpotensi terjadi dugaan tindak pidana korupsi. "Bahkan, bisa terindikasi korupsi menggunakan uang negara untuk kegiatan parpol yang tidak seharusnya," papar dia.
BACA JUGA: Prabowo Subianto Strok? Ini Kata Fadli Zon
Sebelumnya, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai melaporkan rencana pembentukan relawan yang ditargetkan beranggotakan lima juta pekerja kepada Deputi IV KSP Bidang Komunikasi Politik, Eko Sulistyo.
Yorrys juga menyerahkan hasil rapimnas KSPSI terkait langkah-langkah ke depan dalam membentuk relawan pekerja untuk Jokowi.
BACA JUGA: Fadli Zon: Diam-Diam HPP Membunuh Petani
“Sebelumnya kami sudah melapor kepada Kepala KSP (Moeldoko) sehingga beliau (Moeldoko) ikut monitor proses ini melalui Pak Eko (Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo)," ujar Yorrys di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (27/2).
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kamis (1/3) di Istana Kepresidenan, Jakarta, membantah keterlibatan lembaganya dalam pembentukan relawan pekerja untuk Joko Widodo di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
Penegasan Moeldoko itu merespons pertanyaan soal pertemuan antara Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai dengan Deputi V KSP Eko Sulistyo di kompleks Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (27/2) lalu.
Ketika itu, Yorrys mengaku datang untuk melaporkan hasil Rapimnas KSPSI 2017 yang salah satunya menyatakan dukungan kepada Jokowi di Pilpres 2019. Kemudian, membicarakkan pembentukan relawan pekerja untuk Jokowi dalam satu atau dua bulan ke depan.
Nah, Moeldoko menegaskan deklarasi relawan pekerja untuk Jokowi yang akan dilakukan Yorrys bukan bagian dari tugas dan fungsi KSP. Dia pun telah mengonfirmasi soal kedatangan Yorrys kepada Eko bahwa politikus Golkar itu datang menyampaikan informasi saja.
"Begitu keluar dari situ menyatakan seolah KSP mengawal. Tidak seperti itu. Enggak. Jangan salah itu. Itu bukan tugas KSP," tegas Moeldoko.
Menurutnya, KSP memang punya tugas melakukan komunikasi politik, tapi itu bersifat umum. Artinya siapa pun atau lembaga mana pun yang datang akan diterima oleh KSP. Namun, katanya, bukan berarti lembaganya terlibat membangun relawan untuk pemenangan.
Moeldoko menegaskan bahwa tugas utama KSP adalah mengawal program strategis nasional. Berikutnya melakukan komunikasi politik, tapi jangan sampai disalahartikan seolah terlibat dalam membangun relawan atau tim pemenangan. Karena itu pihaknya akan berkomunikasi dengan Yorrys agar jangan menyampaikan informasi sepihak dan tidak benar kepada publik.
“Jangan keluarnya setelah dari KSP seolah KSP merestui masalah niatnya untuk membangun relawan Jokowi. Silahkan, tapi jangan kaitkan dengan KSP dong. Tiap orang mau bangun relawan Jokowi itu masing-masing. Jangan menghubungkan dengan KSP sehingga persepsi di luar menjadi salah,” pungkasnya.(boy/fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Kata Fadli Zon soal Larangan Pemasangan Foto Bung Karno
Redaktur : Boy
Reporter : Boy, M. Fathra Nazrul Islam