jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengangkat isu ketimpangan dalam Sidang Tahunan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-136 di Dhaka, Bangladesh yang berlangsung tanggal 1-5 April 2017. Fadli yang memimpin delegasi dari Indonesia menyatakan, ketimpangan saat ini merupakan persoalan serius di tingkat global sebagaimana pernah terjadi pada dekade 1970-an.
Fadli yang juga Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) pada forum itu mengatakan, tantangan ketimpangan kini memang semakin besar. Dia mencontohkan Indonesia yang masih mengalami ketimpangan pendapatan dan pengeluaran.
BACA JUGA: Rekruitmen Pekerja Sosial Harus Profesional
Pada 2015, indeks ketimpangannya bahkan pernah mencapai 0,42. Sedangkan merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) 2013, indeks rasio gini di Indonesia mencapai angka 0,72.
“Sebagai gambaran konkret, sekitar 56 persen lahan yang ada di Indonesia hanya dikuasai oleh dua persen elite saja. Bagi negara agraris seperti Indonesia, ketimpangan tersebut tentu saja berimplikasi buruk,” ujar Fadli sebagaimana siaran pers DPR, Minggu (2/4).
BACA JUGA: Fasilitas RS Tiara Sella Bengkulu Sangat Memadai
Fadli memerinci, sekitar 56 persen dari penduduk di desa hanya bisa menjadi buruh tani atau petani gurem. “Dan itu telah berimplikasi pada angka kemiskinan di pedesaan, sebanyak 62,75 persen penduduk miskin berasal dari sana, dan sebagian besarnya adalah petani,” sebutnya.
Karenanya demi mengatasi masalah ketimpangan, Fadli memamerkan cara yang dipakai Indonesia. Yakni dengan meningkatkan anggaran pendidikan dan kesehatan.
BACA JUGA: RUU SDA, Solusi Atasi Persoalan Hak Guna Air
“Agar orang miskin bisa mendapatkan akses yang sama terhadap dua kebutuhan vital tersebut. Namun, upaya menangani ketimpangan tak cukup dilakukan hanya dengan menangani efeknya saja, tapi juga harus dilakukan dengan menyasar faktor penyebabnya,” ulasnya.
Politikus Gerindra itu menegaskan, ada faktor lain yang juga memunculkan ketimpangan, yakni korupsi. Karenanya, banyak negara yang menderita akibat korupsi.
“Sebab korupsi telah meminggirkan rakyat dari proses pengambilan kebijakan yang adil dan demokratis, yang kemudian berakibat pada terabaikannya hak-hak dasar mereka,” tegasnya.
Fadli menambahkan, selama masih ada korupsi maka tak akan pernah ada kesetaraan. Itu pula sebabnya Fadli melalui GOPAC mengajak seluruh anggota parlemen di dunia untuk bersama-sama memerangi korupsi sebagai usaha mengatasi ketimpangan.
"Dalam posisi sebagai pembuat undang-undang, pengawas pemerintah, dan bagian dari pengontrol anggaran, anggota parlemen memainkan peran penting dalam gerakan pemberantasan korupsi untuk mereduksi ketimpangan. Hanya dengan pembangunan tanpa korupsilah kesetaraan dan keadilan bisa dicapai,” cetusnya.
Selain Fadli, DPR juga mengirim sejumlah wakil rakyat dalam Sidang Tahunan IPU ke-136. antara lain Nurhayati Ali Assegaf (Fraksi Partai Demokrat), Evita Nursanty dan Irine Yusiana Roba Putri (Fraksi PDIP), Anthon Sihombing (Golkar), Andi Irawan Darmawan Aras (Gerindra), serta Ferry Kase (Hanura).(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tan Malaka di Gedung DPR
Redaktur & Reporter : Antoni