jpnn.com - JAKARTA-- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mulai mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus penggelapan pajak PT Asian Agri Group.
Dia mencurigai ada keistimewaan yang diberikan Kejaksaan Agung terhadap perusahaan milik Sukanto Tanoto itu.
BACA JUGA: Tak Akan Tambah Jumlah Pengamanan, Ahok: Mau Ngajak Berantem?
''Kasus ini harus segera diselesaikan secara jelas. Tidak boleh ada diskriminasi dan dibuat keistimewaan-keistimewaan,'' tegas Fadli di Gedung DPR/MPR RI, Komplek Senayan, Jakarta, Rabu (2/11)
Dalam dua tahun ini, kata Fadli, bisa dikatakan belum ada prestasi besar dari pemerintahan Jokowi-JK dalam bidang penegakkan hukum.
BACA JUGA: Bareskrim Sita Rp 15 M dari 17 Rekening Penampung Pungli Pelindo III
Bahkan muncul kesan yang sangat kuat adanya tebang pilih dalam kasus penegakkan hukum.
“Di bidang hukum, secara singkat semakin tidak jelas, hukum jadi sangat tumpul ke atas, tajam ke bawah,” ujar politikus Gerindra tersebut.
BACA JUGA: Bareskrim Segera Serahkan Dua Mantan Petinggi Pelindo II ke Jaksa
Tak hanya itu, Fadli juga menyinggung kinerja aparat kejaksaan yang bergerak cepat dalam kasus yang membelit mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan.
Hanya dalam hitungan beberapa kali pemeriksaan, Dahlan langsung menjadi tersangka dan ditahan.
Namun, hal itu tidak berlaku dalam kasus mega skandal pajak Asian Agri.
''Tidak boleh ada diskriminasi dalam hukum. Yang satu diperlakukan keras, sementara yang lain diperlakukan dengan istimewa, bebas dan sebagainya. Ini yang membuat masyarakat merasa ada ketidakadilan yang sangat mencolok dan ini berbahaya untuk Indonesia,'' jelas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
Karenanya, kata Fadli, DPR RI melalui Komisi III akan melakukan tugas pengawasan terhadap kasus pajak korporasi Asian Agri.
''Kejahatan koorporasi itu terkait kebijakan, KPK bisa mengambil alih kasus dari tangan Kejaksaan Agung. Jadi grand corruption itu yang harusnya diungkap KPK,'' pungkasnya. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon: Setop Impor Cangkul!
Redaktur : Tim Redaksi