jpnn.com - JAKARTA - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), La Ode Ida menyarankan para pejabat negara dan di pemerintahan menjaga lisannya masing-masing.
"Jangan sampai keluar kata-kata atau kalimat yang bergaya preman," kata Ida, Kamis (27/11).
BACA JUGA: Kejagung Segera Eksekusi Lima Terpidana Mati
Ida mengatakan hal tersebut untuk menyikapi pernyataan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, yang menyebut Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno tak paham masalah.
Dari berbagai pengalamannya di lapangan, Ida menyatakan bahwa para preman pun masih punya derajat dan tata krama mereka dalam bertutur kata.
BACA JUGA: Aksi Brutal Polisi di Musala, Menag: Itu Sudah tak Beretika
"Sok jagoan dan arogansi dalam dunia politik, apalagi menganggap pejabat lain bodoh, hanya merupakan ekspresi dari rendahnya peradaban pengelola negara kita, sekaligus meruntuhkan derajat yang bersangkutan," ujar mantan senator asal Sulawesi Tenggara itu.
Selain itu lanjutnya, para figur pejabat harus jadi role model bagi masyarakat luas dan utamanya generasi muda. Barangkali, di negeri ini, sosok figur pejabat dan politisi yang sekaligus jadi role model inilah yang masih sulit kita dapatkan.
BACA JUGA: Seskab: Nusron Dipilih karena Dekat Dengan Jokowi
"Tetapi, jika benar Fadli Zon menyatakan hal itu, maka publik bangsa ini pun sebenarnya sudah tidak heran lagi, karena memang yang bersangkutan selama ini kerap menunjukkan karakter seperti itu, hendak menang sendiri dan jadikan orang lain barangkali sebagai tak tahu apa-apa," ujarnya.
Karena itu, Ida menyarankan sebaiknya Menko Polhukam tidak perlu menanggapi dan memperpanjang hal itu, biarkan rakyat menilai. "Yang terpenting Menko Polhukam perbaiki kinerja sehingga nilainya positif, dan melakukan instrospeksi mengapa sampai Pak Fadli Zon mengumbar kata-kata seperti itu," sarannya.
Menurut Ida, penyebab mengapa Fadli Zon menyatakan hal itu, agaknya terkait sikap Menko Polhukam yang dianggap cenderung campur tangan pada urusan konflik internal Partai Golkar.
"Di sinilah Menko Polhukam perlu juga koreksi diri. Karena di era sekarang ini memang seorang pejabat harus hati-hati dalam menyikapi persoalan di masyarakat apalagi di intern parpol. Yang perlu dilakukan oleh Menko Polhukam dalam kaitan dengan konflik di Golkar adalah memastikan agar konfliknya bisa dilokalisir sehingga tidak merambat pada ketergangguan ketertiban di masyarakat serta membangun dialog intens dengan pihak petinggi Golkar sehingga konfliknya bisa reda," ujarnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tolak Tes Lagi, Honorer K2 Ancam Demo
Redaktur : Tim Redaksi