jpnn.com, JAKARTA - Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) Fadli Zon, yang juga Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, menekankan pentingnya peran parlemen dalam meningkatkan budaya integritas sebagai faktor kunci pemberantasan korupsi.
Integritas adalah antitesa dari korupsi. Itu sebabnya, budaya integritas menjadi elan vital bagi setiap penyelenggara pemerintahan, dalam mendukung tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan. Pandangan tersebut menjadi pembuka _The 7th Global Conference of Parliamentarians Against Corruption_ di Doha, Qatar, 9 Desember 2019.
BACA JUGA: Fadli Zon Lontarkan Kritik Tajam, Ada yang Balik Mengecam
“Selama ini, pendekatan tradisional yang bertumpu pada pembentukan undang-undang dan penegakkan hukum, tidak lagi memadai untuk membangun mekanisme yang efektif dalam pemberantasan korupsi. Karena itu tidak heran, meski setiap negara berhasil memproduksi ratusan regulasi setiap tahunnya, namun corruption perception index tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan banyak yang menurun.”
“Ini menandakan, pendekatan tradisional yang selama ini dijalankan dalam pemberatasan korupsi, mengandung keterbatasan. Dan hal tersebut hanya bisa dijawab dengan menghadirkan budaya integritas di setiap institusi publik.”
BACA JUGA: Fadli Zon Sentil Kemenag Soal PMA Majelis Taklim
“Korupsi adalah ancaman serius bagi pembangunan berkelanjutan. Dan bahayanya, ancaman itu hadir di dalam tubuh penyelenggara pemerintahan dan negara. Baik eksekutif maupun legislatif. Di tingkat nasional-regional- dan bahkan global.”
"Karena itu, pemerintahan yang berintegritas, menjadi faktor kunci pemberantasan korupsi. Selama praktik korupsi masih masif, maka pemerintahan akan selalu dalam kondisi lemah untuk merealisasikan pembangunan kepada rakyatnya.”
BACA JUGA: Pemberantasan Korupsi Harus Beri Solusi Perbaikan Sistem
Dalam forum yang dihadiri Deputy Emir Qatar, Shaikh Abdullah bin Hamad Khalifah Al-Thani, dan sejumlah pimpinan parlemen dunia, Fadli Zon, menyerukan tiga rekomendasi bagi parlemen dunia untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.
“Pertama, adanya kepemimpinan politik yang mampu menunjukkan komitmen kuat dalam upaya mengimplementasikan pemantauan aset yang komprehensif. Kedua, adanya keterlibatan dan partisipasi publik baik dari organisasi profesional maupun para pemuka agama. Dan ketiga, adanya kerjasama antarparlemen dalam pemberantasan korupsi pada satu platform bersama. Dan dalam konteks ini, GOPAC membuka diri kepada setiap anggota parlemen, mantan anggota parlemen negara G20, dan organisasi-organisasi internasional untuk berkolaborasi.”
“Ketiga rekomendasi tersebut, menjadi kunci untuk membentuk suatu pemerintahan yang tidak hanya berintegritas, namun juga responsif terhadap berbagai permasalahan.”
Penyelenggaraan the 7th Global Conference of Parliamentarians Against Corruption, yang bertepatan dengan peringatan hari anti korupsi sedunia, menandai berakhirnya tanggung jawab Fadli Zon sebagai Presiden GOPAC.
“Sejak saya dilantik sebagai Presiden GOPAC periode 2015-2017, dan terpilih kembali untuk periode 2017-2019, saat ini keanggotaan GOPAC telah hadir di 65 negara yang terbagi ke dalam 5 regional chapter; Arab, Afrika, Amerika Latin, Asia Tenggara, dan Oseania.”
“Selama dua periode tersebut, GOPAC berhasil memberikan kontribusi yang luas pada tiga isu utama; Sustainable Development Goals (SDGs), implementasi UNCAC, dan Open Government.”
“Untuk mendorong implementasi SDGs, misalnya, pada 2016 GOPAC bekerjasama dengan United Nation Development Program (UNDP), Islamic Development Bank (IsDB), dan Westminister Foundation for Democracy (WFD), berkolaborasi menghasilkan “Handbook on the Role of Parliament in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).”
“Buku ini dalam Konferensi Parlemen Global yang diadakan oleh World Bank dan IMF pada April 2017, berhasil dijadikan rujukan seluruh parlemen dunia dalam mengawal implementasi SDGs.”
“Dalam mendukung efektivitas implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC), keterlibatan GOPAC dimulai dengan keikutsertaan pada penandatanganan konvensi tersebut di Merida, Meksiko, 2003. Dukungan ini kemudian berlanjut melalui penyelenggaraan Konferensi Global di Arusha, Tanzania pada September 2006, dan keterlibatan GOPAC pada Forum Parliamentarians yang ke-7, dalam rangkaian kegiatan Conference of State Parties (CoSP) for UNCAC di Kantor Pusat PBB, Wina, Austria.
“Sementara itu untuk isu Open Government, GOPAC bersama Westminister Foundation for Democracy (WFD), berhasil membangun inisiatif bersama untuk mendorong keterbukaan institusi parlemen. Melalui inisiatif ini, GOPAC telah mengembangkan sejumlah instrumen, seperti Handbook of Financial Oversight, Handbook on Improving Democratic Accountability, dan Guidelines to Strengthen Oversight through Parliamentarian Donor Collaboration.”
"Semua capaian tersebut, menandakan kuatnya komitmen GOPAC pada empat tahun terakhir, dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi, baik di tingkat nasional, regional, maupun global."
The 7th Global Conference of Parliamentarians Against Corruption diselenggarakan pada 9-10 Desember 2019 di Qatar. Selain sebagai hub bagi berbagai konferensi internasional, dipilihnya Qatar sebagai tuan rumah penyelenggaraan _The 7th GOPAC Global Conference_, tak terlepas dari rekam jejak Qatar sebagai negara yang sangat aktif dalam mendorong institusionalisasi pemberantasan korupsi di tingkat global. Konferensi ini dihadiri oleh 65 parlemen dunia dan perwakilan dari sejumlah organisasi internasional lainnya seperti Inter Parliamentary Union (IPU), Islamic Development Bank (IDB), dan Westminister Foundation for Democracy (WFD).(adv/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi